Pemkab Manokwari terapkan enam langkah ciptakan birokrasi efektif

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, menerapkan enam langkah untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Reformasi sistem birokrasi menjadi hal penting dan mendesak serta menjadi program prioritas yang mau tidak mau harus dilaksanakan agar bebas dari penyakit birokrasi yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Kamis.

Ia mengatakan enam langkah yang diterapkan yakni, pertama, melakukan penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan sehingga mengurangi lapisan hierarki yang terlalu banyak agar proses pengambilan keputusan lebih cepat.

Kedua, melakukan optimalisasi dan penyesuaian fungsi unit kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar-sektor di Pemkab Manokwari dengan membangun mekanisme antarunit kerja untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian, pemerintah melakukan re-organisasi unit kerja berdasarkan prioritas arah pembangunan daerah seperti unit khusus untuk pengelolaan pasar, ruang terbuka publik, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

Langkah kelima adalah peningkatan fleksibilitas birokrasi dengan mengembangkan struktur organisasi yang adaptif dan cepat dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat.

Terakhir adalah penyediaan pelayan terpadu dan terintegrasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan mal pelayanan publik.

“Untuk mencapai langkah-langkah tersebut kita perlu membentuk SDM aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Manokwari akan terus melakukan pelatihan berbasis kompetensi pada ASN untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Pihaknya juga akan melakukan penilaian kinerja adil dan berbasis hasil sehingga promosi, rotasi dan mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menghindari kejenuhan dan konflik kepentingan yang menghambat kinerja pemerintah daerah.

“Namun, ASN juga harus ditingkatkan disiplin kerja dan etika melalui program pembinaan antikorupsi. ASN juga ditingkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan penambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.