Papua Barat Daya susun IKD optimalkan ketahanan bencana

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mulai menyusun indeks ketahanan daerah (IKD) sebagai bagian penting untuk mengukur dan mengoptimalkan ketahanan bencana di wilayah itu.

Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Vicente Baay di Sorong, Rabu, menjelaskan penyusunan IKD ini merupakan bagian penting dari upaya untuk mengukur tingkat ketahanan daerah terhadap bencana di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

"Penyusunan ini kita libatkan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota, dari sana kita dapat data yang disampaikan, itu akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat kerawanan di setiap daerah," katanya.

Berdasarkan data IKD tahun sebelumnya, beberapa daerah di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan peningkatan nilai ketahanan, seperti Kabupaten Sorong Selatan meningkat dari 0,24 pada 2021 menjadi 0,29 pada 2023.

Kemudian, Kabupaten Raja Ampat dari 0,33 menjadi 0,36, Kabupaten Tambrauw dari 0,20 menjadi 0,28, Kota Sorong mencapai 0,34 pada 2023.

"Meskipun capaian ini cukup baik, kita masih perlu memperkuat kapasitas daerah yang nilai IKD-nya masih rendah agar seluruh kabupaten/kota memiliki
ketahanan yang seimbang dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia mengakui bahwa berdasarkan indeks risiko bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh BNPB pada 2024, sebagian besar wilayah Papua Barat Daya seperti Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Kota Sorong masih tergolong dalam kelas risiko tinggi. Sedangkan Tambrauw dan Maybrat berada pada kelas risiko sedang.

"Ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur,
serta optimalisasi sistem kesiapsiagaan dan mitigasi di daerah," jelasnya.

Dia berharap, melalui penyusunan IKD ini setiap BPBD kabupaten/kota dapat memutakhirkan data dan indikator ketahanan daerah secara akurat.

Kemudian, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan di bidang kebencanaan dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kemajuan implementasi
kebijakan penanggulangan bencana berbasis ketahanan daerah.

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB RI, Edi Purba mengatakan dengan adanya IKD ini bisa menjadi dasar untuk menilai kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana di enam kabupaten kota.

"Kita ada instrumennya, ada tujuh prioritas dan 71 indikator serta beberapa pertanyaan. Ini akan diisi oleh setiap kabupaten kota dan secara otomatis akan keluar datanya," ujarnya.

Setelah pengisian ini selesai dilakukan oleh setiap kabupaten kota kemudian diverifikasi oleh provinsi untuk memastikan keakuratan data, maka akan diverifikasi lagi di tingkat nasional, melalui BNPB untuk kemudian mengeluarkan angka indeks resiko bencana.

"Itu setiap tahun dikeluarkan oleh BNPB. Di situlah kita mengetahui kapasitas risikonya, mulai dari resiko tinggi, sedang atau rendah," ujarnya.

Dia berharap untuk kegiatan implementasi penanganan bencana harus mengacu pada hasil penilaian sesuai dengan tingkat resiko.

"Masing-masing prioritas itu akan keluar angkanya, angka yang paling kecil itulah yang mendapatkan intervensi," katanya.