BKKBN Papua Barat salurkan 8.259 alat kontrasepsi tingkatkan kualitas layanan KB

Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat telah menyalurkan sebanyak 8.259 alat kontrasepsi guna meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah tersebut.

Sekretaris BKKBN Papua Barat Yahya R. Rumbino di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran alat kontrasepsi tersebut mencakup berbagai jenis, mulai dari suntik, implan, kondom pria dan wanita, diafragma, cervical cap, hingga IUD atau spiral, vasektomi, dan tubektomi.

“Capaian layanan KB tahun ini sempat rendah, karena keterbatasan alat kontrasepsi di gudang akibat barang mulai masuk sedikit demi sedikit karena pabrik alat kontrasepsi hanya satu di Bandung dan melayani seluruh Indonesia,” ujar Yahya usai sosialisasi Bangga Kencana bersama Anggota DPR RI Obet Rumbruren.

Ia menjelaskan stok alat kontrasepsi kini mulai terpenuhi sehingga BKKBN mengintensifkan bakti sosial dan sosialisasi KB untuk meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau angka prevalensi kontrasepsi.

Kegiatan bakti sosial tersebut telah dilaksanakan dua provinsi sebagai wilayah kerjanya yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk sosialisasi dan bakti sosial Papua Barat telah dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Manokwari.

Sedangkan pekan depan akan difokuskan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, seperti Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Kota Sorong, dan Raja Ampat.

“Bakti sosial ini bukan hanya pelayanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya Program KB untuk kesehatan ibu dan anak,” kata Yahya.

Menurut dia, pada awalnya masih banyak masyarakat yang menolak Program KB, namun melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pemahaman masyarakat mulai berubah.

Program KB bukan melarang warga memiliki banyak anak, tetapi mengatur jarak kehamilan agar ibu tetap sehat dan anak tumbuh dengan baik.

Ia menambahkan tantangan saat ini adalah efek samping yang dialami sebagian akseptor karena ketidaksesuaian alat kontrasepsi dengan kondisi tubuh masing-masing.

“Jika ada yang tidak cocok, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis agar diberikan solusi yang tepat. Konsultasi gratis kami sediakan di semua layanan KB,” kata Yahya.

Sementara itu Anggota DPR RI Obet Rumbruren mengapresiasi langkah BKKBN Papua Barat yang terus memperluas akses layanan KB.

Ia menilai keberhasilan Program KB memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan stunting di Tanah Papua.

“Sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan harus terus diperkuat. DPR siap mendukung dari sisi regulasi dan anggaran agar masyarakat di daerah bisa menikmati layanan KB dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan,” ujar Obet.

Ia menekankan pentingnya pendekatan sosio-kultural dalam pelaksanaan Program KB, mengingat sebagian masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang jumlah anak ideal.

“Pendekatan yang humanis, berbasis adat dan budaya lokal akan membuat masyarakat lebih menerima Program KB sebagai bagian dari upaya menyejahterakan keluarga,” katanya.