Pemkab Mimika hibahkan sarpras kesehatan senilai Rp15 miliar untuk RSMM Timika

Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun ini menyerahkan hibah sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan senilai Rp15 miliar kepada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra di Timika, Rabu, mengatakan sarpras kesehatan itu meliputi oksigen konsentrator, bed transport, tempat tidur persalinan, mesin ultrasonografi empat dimensi (USG 4D), mobil jenazah, dan alat pendukung lainnya.

"Alat-alatnya sudah diserahkan kepada RSMM, yang masih kami tunggu yaitu mobil jenazah sesuai permintaan dari pihak rumah sakit. Total keseluruhan mencapai Rp15 miliar, pengadaannya secara E-katalog," jelasnya.

Reynold menyebut pemberian bantuan hibah ke RSMM Timika merupakan inisiatif Pemkab Mimika guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit tipe C yang beroperasi sejak tahun 1998 dan dikelola oleh Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) itu.

Pada 2024 Bupati Mimika bersama Pj Sekda Mimika mengunjungi RSMM Timika dan menemukan masih banyak kekurangan sarana dan prasarana pendukungan layanan kesehatan di rumah sakit pertama di Kota Timika itu.

"Akhirnya RSMM mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk pengadaan alat-alat kesehatan," jelas Reynold.

Tahun 2024 RSMM Timika juga telah mendapatkan hibah sarpras pendukung pelayanan kesehatan dari Dinkes Provinsi Papua Tengah berupa peralatan CT-Scan.

RSMM Timika yang berlokasi di Jalan Poros SP2-SP5 Timika dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja) yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia.

Pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit swasta tersebut mayoritas atau sekitar 90 persen merupakan warga asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan Papua di Kabupaten Mimika.

"Pemerintah harus berpihak, kalau sudah seperti itu kita tidak lihat siapa pemilik pelayanannya tetapi kita melihat siapa penerima manfaatnya. Di sana sebagian besar yang mendapat layanan kesehatan adalah penduduk asli Papua, karena itulah pemerintah harus ada keberpihakan," ujar Reynold.