Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari memproyeksikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,235 triliun yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Rabu, mengatakan total belanja APBD Manokwari 2026 tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp972,3 miliar, belanja modal sebesar Rp96,4 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp1,9 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp165,1 miliar.
“Untuk kebijakan pembiayaan daerah, Pemkab Manokwari mengarahkannya pada upaya menjaga disiplin fiskal, keberlanjutan anggaran, dan pengendalian defisit pada batas yang wajar,” katanya pada sidang paripurna DPRK Manokwari terkait penetapan APBD Tahun 2026.
Ia mengatakan, pada pendapatan APBD Manokwari tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,272 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp138,6 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,125 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,6 miliar.
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan PAD secara intensif melalui optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pelayanan digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah difokuskan untuk memperkuat belanja wajib pelayanan dasar sesuai amanat regulasi nasional, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Selain itu, pemerintah daerah juga tetap mendorong pembangunan proyek-proyek ikonik di Manokwari yang bersumber dari APBD maupun APBN sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Terdapat defisit anggaran sebesar Rp36,19 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2026 diproyeksikan nihil.
Ia menjelaskana, penyusunan APBD tahun 2026 dilakukan dengan mencermati sejumlah isu strategis daerah, di antaranya kebutuhan penguatan pertumbuhan ekonomi, masih terbatasnya kualitas infrastruktur dasar, serta kesenjangan pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Pemkab Manokwari juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangguran, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta pengembangan ekonomi produktif melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berbagai tantangan tersebut membutuhkan strategi fiskal yang tepat, realistis, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Mugiyono.
Mugiyono menambahkan penyusunan rancangan APBD 2026 telah melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kami berharap APBD yang ditetapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.