Pemkot Sorong hasilkan dua dokumen penanggulangan bencana pada 2025

Sorong (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Papua Barat Daya, berhasil menyusun dua dokumen strategis penanggulangan bencana sepanjang 2025 sebagai upaya memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa dua dokumen tersebut meliputi Kajian Risiko Bencana sebagai dokumen induk kebencanaan daerah serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renkon) Banjir yang mengatur penanganan pascabencana banjir.

“Sepanjang 2025 kami sudah menghasilkan dua dokumen strategis sebagai bagian penting penanganan bencana di Kota Sorong," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kajian Risiko Bencana berfungsi sebagai dasar pemetaan potensi ancaman bencana di Kota Sorong, termasuk tingkat kerawanan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan wilayah-wilayah terdampak.

Selain penyusunan dokumen, BPBD Kota Sorong juga melakukan penguatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di seluruh 41 kelurahan di Kota Sorong.

“Sebanyak 41 kelurahan sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana, dan semuanya dibentuk pada 2025,” ujarnya.

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari ketua RT/RW, lurah, hingga puskesmas, yang berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Sorong dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat kelurahan.

“Mereka ini menjadi ujung tombak penanganan bencana di tingkat paling bawah, karena berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah rawan bencana,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada 2026 BPBD Kota Sorong akan melanjutkan penguatan kebijakan kebencanaan dengan menyusun dokumen turunan dari Kajian Risiko Bencana, yakni Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

“Kalau kajian risikonya sudah ada dan kita sudah mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi, maka pada 2026 kita susun Rencana Penanggulangan Bencana. Di dalamnya akan dijabarkan secara rinci bagaimana penanganan banjir, gempa bumi, tsunami, dan jenis bencana lainnya,” ujarnya.

Ia berharap, dengan tersusunnya dokumen-dokumen kebencanaan tersebut, upaya penanggulangan bencana di Kota Sorong dapat dilakukan secara lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu meminimalkan risiko serta dampak bencana bagi masyarakat.