Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari mencatatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi Bidang Sosial di Provinsi Papua Barat pada 2025, yang menunjukkan semakin efektifnya sistem pendataan dan penyaluran layanan sosial kepada masyarakat.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Ferdy Lalenoh di Manokwari, Rabu, mengatakan capaian SPM Bidang Sosial Manokwari pada 2025 mencapai 83,67 persen, tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Papua Barat.
“Capaian 83,67 persen ini menjadi bukti bahwa sistem pendataan dan penyaluran layanan dasar bidang sosial di Manokwari semakin efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, capaian tersebut melampaui daerah lain di Papua Barat, yakni Kabupaten Teluk Wondama dengan capaian 79,69 persen, Kabupaten Kaimana 75,85 persen, dan Kabupaten Fakfak 69,94 persen.
Ia menjelaskan, SPM Bidang Sosial mencakup berbagai indikator layanan dasar bagi kelompok masyarakat rentan, antara lain rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, penanganan anak terlantar serta gelandangan dan pengemis, hingga penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana.
Capaian SPM Bidang Sosial di Manokwari tersebut telah melampaui target antara yang ditetapkan pada tahun berjalan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pimpinan daerah, yakni Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono, dalam mendorong pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat melalui program kerja Dinas Sosial.
“Capaian 83,67 persen pada di 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh tim di lapangan. Ini menandakan pendataan dan penyaluran layanan dasar mulai berjalan dengan baik,” katanya.
Meski mencatatkan capaian tertinggi se-Papua Barat, Dinas Sosial Kabupaten Manokwari menegaskan tetap berkomitmen meningkatkan kinerja untuk mencapai target maksimal 100 persen pada akhir periode pelaporan.
Untuk menutup sisa capaian sekitar 17 persen, Pemkab Manokwari melalui Dinas Sosial menyiapkan langkah-langkah akselerasi, dengan fokus pada validasi data kemiskinan ekstrem serta sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Strategi yang ditempuh antara lain pemutakhiran data melalui pendekatan jemput bola hingga tingkat distrik dan kampung, penguatan sinergi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah terkait, serta optimalisasi sisa serapan anggaran pada triwulan akhir untuk program sosial yang bersifat mendesak.
Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap dengan tercapainya target 100 persen SPM Bidang Sosial, tidak ada lagi warga rentan yang terlewat dari perhatian negara.
“SPM bukan sekadar angka, tetapi wujud kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
