Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, menyebut sebanyak 31.733 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdata menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra) pada 2025.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sorong Muliani di Sorong, Kamis, menjelaskan 31.733 KPM yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu terdiri atas 6.363 penerima bantuan PKH dan BPNT, kemudian 25.370 merupakan penerima BLTS Kesra.
"Penyaluran bantuan PKH dan BPNT dilakukan melalui Bank BNI Cabang Sorong. Namun realisasi penyaluran PKH hingga saat ini baru mencapai sekitar 70 persen atau kurang lebih 4.800 KPM," jelasnya.
Menurut dia, Program PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Komponen penerima meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Besaran bantuan berbeda-beda sesuai dengan komponen yang diterima masing-masing KPM.
Sementara itu BPNT menyasar kelompok miskin dan rentan miskin, dengan besaran bantuan Rp200 ribu per bulan yang biasanya dicairkan setiap dua atau tiga bulan. Program ini juga disalurkan melalui Bank BNI kepada penerima manfaat.
"Setelah dievaluasi ternyata tidak seluruh bantuan tersalurkan 100 persen karena berbagai faktor, antara lain penerima tidak datang ke bank, pindah domisili, meninggal dunia, atau kendala administrasi lainnya," kata Muliani.
Selain PKH dan BPNT, pada 2025 pemerintah pusat juga menyalurkan BLTS Kesra untuk periode Oktober hingga Desember. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan dengan total Rp900 ribu per KPM melalui Kantor Pos.
"Jumlah penerima BLTS Kesra di Kota Sorong tercatat sebanyak 25.370 KPM. Namun, realisasi penyaluran juga belum mencapai 50 persen akibat kendala validasi dan verifikasi data," katanya.
Dia mengakui ketepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi tantangan. Hal ini disebabkan peralihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang masih dalam proses penyesuaian, sehingga sebagian data lama masih terbawa dalam sistem baru.
Selain itu keterbatasan tenaga pendamping PKH di Kota Sorong turut menjadi kendala.
"Saat ini terdapat sekitar 35 pendamping yang menangani 41 kelurahan, sehingga pembaruan dan verifikasi data belum dapat menjangkau seluruh penerima secara optimal," ujarnya.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
