Manokwari (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada periode Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp32,51 triliun atau mengalami pertumbuhan positif secara tahunan sebesar 6,7 persen.
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman di Manokwari, Minggu, mengatakan struktur aset perbankan masih didominasi bank umum dengan kontribusi mencapai 98,94 persen, sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) menyumbang 1,06 persen.
“Total aset bank umum sepanjang tahun 2025 mencapai Rp32,16 triliun, dan aset BPR tercatat Rp344 miliar,” kata Budi.
Berdasarkan prinsip operasional, ujar Budi, bank umum terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga mengalami pertumbuhan aset 1,72 persen secara tahunan menjadi Rp554,13 miliar pada 2025.
Pertumbuhan tersebut mencerminkan bahwa industri perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih mampu menjaga stabilitas kinerja sekaligus memperkuat fungsi intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jadi memang masih jomplang jika melihat total aset bank umum (termasuk syariah) dibandingkan BPR. Tetapi, secara umum kinerja perbankan di dua provinsi wilayah kerja kami, tumbuh solid,” katanya.
Ia menyebut, pertumbuhan aset perbankan sejalan dengan kinerja penyaluran kredit pada periode 2025 yang tercatat sebanyak Rp19,78 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,98 persen secara tahunan dibandingkan tahun 2024.
Realisasi kredit masih didominasi oleh bank umum dengan nilai mencapai Rp19,47 triliun atau 98,41 persen dari total penyaluran di Papua Barat dan Papua Barat Daya, sedangkan BPR memberikan andil 1,59 persen atau Rp314 miliar.
“Penyaluran kredit bank umum untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Papua Barat dan Papua Barat Daya Rp5,62 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, kualitas penyaluran kredit bank umum masih cukup terkendali yang tercermin dari rasio kredit macet (Non-Permofing Loan/NPL) 2,99 persen, sedangkan NPL pada BPR tercatat sebesar 7,65 persen.
OJK terus mendorong penguatan manajemen risiko dan kualitas penyaluran kredit pada BPR agar rasio kredit bermasalah dapat ditekan, meskipun NPL tahun 2025 mengalami penurunan dibanding NPL tahun 2024 yang mencapai 10,34 persen.
“Secara keseluruhan, NPL perbankan baik itu bank umum maupun BPR tercatat 3,07 persen. Batas psikologis NPL ± 5 persen, jadi masih di bawah ambang batas,” ujarnya.
Meski demikian, kata dia, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan dari masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025 hanya mencapai Rp16,58 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 3,53 persen secara tahunan.
Kondisi tersebut turut memengaruhi Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan sebesar Rp119,32 persen yang mencerminkan realisasi penyaluran kredit masih lebih tinggi, dibandingkan dana yang dihimpun dari masyarakat.
“Idealnya LDR itu di bawah 100, tapi tidak perlu khawatir karena bank umum bisa mengambil dana dari kantor cabangnya di provinsi lain untuk salurkan kredit,” ucap Budi.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
