Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, akan memberlakukan program pendidikan gratis bagi seluruh peserta didik jenjang SD hingga SMA/SMK yang dimulai pada Juli 2026 bertepatan dengan penerimaan murid baru.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa, mengatakan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh sekolah, baik berstatus negeri maupun swasta, sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

“Kalau hanya sekolah negeri, swasta tidak, itu namanya diskriminasi. Jadi penerimaan murid baru nanti tidak dipungut biaya. Berlaku untuk semua siswa,” kata Hermus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah menyiapkan alokasi anggaran pelaksanaan program pendidikan gratis untuk setiap siswa yang nantinya disalurkan langsung ke masing-masing sekolah melalui mekanisme Biaya Operasional Pendidikan Daerah Manokwari.

Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari juga sudah menyelesaikan pendataan terhadap seluruh sekolah yang masuk dalam skema pendidikan gratis, sehingga pelaksanaan pada Juli mendatang tidak mengalami hambatan.

“Waktu itu ada yang menyarankan program ini hanya untuk siswa orang asli Papua, tapi saya bilang tidak bisa. Pendidikan itu semua punya hak yang sama,” ujar Hermus.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Pardjiyanti menyebut, jumlah sekolah penerima manfaat yang telah didata sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Gratis terdiri atas 136 SD, 45 SMP, dan 25 SMA/SMK.

Pendidikan gratis mencakup biaya seragam dan beasiswa kurang mampu melalui Program PINTAR, kemudian dana BOS Daerah Manokwari dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana yang bersinergi dengan program pemerintah pusat.

“Pembiayaan pendidikan gratis bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk murid orang asli Papua, dan dana alokasi umum (DAU) untuk murid bukan orang asli,” ujarnya.
 



Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026