Papua Barat Daya optimalkan peran PSKS tuntaskan kemiskinan

Aimas (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menuntaskan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth di Aimas, Kabupaten Sorong, Kamis, mengatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami permasalahan sosial.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan program kesejahteraan sosial,” ujar Yakob pada pembukaan kegiatan peningkatan kemampuan PSKS perorangan kewenangan provinsi 2026.

Ia menegaskan, PSKS perorangan seperti relawan sosial, pekerja sosial masyarakat, dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan sosial.

Menurut dia, perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi PSKS agar mampu menjalankan tugas secara optimal, profesional, dan bertanggung jawab.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya, Marius Solossa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

“Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi PSKS meningkat sehingga mampu berperan aktif dalam mendukung program pembangunan kesejahteraan sosial di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan diikuti sebanyak 49 peserta yang berasal dari unsur PSKS perorangan, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 132 distrik dari Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Adapun bentuk kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di wilayah masing-masing.

"Kita harap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperkuat koordinasi antar pelaku kesejahteraan sosial sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," harapnya.

Berdasarkan data per September 2025, angka kemiskinan di Papua Barat Daya tercatat sebesar 17,95 persen atau sekitar 103,57 ribu jiwa.

Jumlah tersebut terdiri atas 29,40 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 74,17 ribu jiwa di pedesaan.