Kapolda buka ruang investigasi independen konflik di Dogiyai

Nabire (ANTARA) - Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini membuka ruang pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut konflik di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah yang terjadi sejak 31 Maret 2026.

“Saya setuju ada pembentukan tim independen, karena perlu ada pihak lain yang bisa memberikan penilaian apa yang terjadi di Dogiyai,” kata Rontin di Nabire, Jumat.

Ia mengatakan, keterlibatan pihak independen akan memperkuat transparansi dan objektivitas dalam proses evaluasi maupun penanganan kasus, sekaligus membuka ruang masukan bagi institusi kepolisian.

Mantan Kapolres Mimika itu berkomitmen untuk mengungkap peristiwa tersebut secara terbuka, termasuk melakukan evaluasi internal terhadap jajaran Polres Dogiyai jika ada ada anggota yang bertindak di luar prosedur.

Ia juga telah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan cendekiawan asal Dogiyai guna menyerap informasi serta membangun komunikasi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif.

Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik serta mengungkap pelaku yang terlibat.

Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam penanganan konflik terdapat tindakan aparat yang menimbulkan korban.

“Saya mohon maaf apabila ada tindakan aparat yang mencederai masyarakat,” ujar Rontini.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Dogiyai Andrias Gobai menekankan pentingnya pengusutan tuntas atas rangkaian konflik yang terjadi sejak akhir Maret tersebut.

Menurut Andrias, konflik telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat, sehingga diperlukan kehadiran tim independen yang netral.

“Kami minta pelaku pembunuhan diungkap dan seluruh rangkaian konflik diusut tuntas karena kami dapat info enam warga sipil sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan perwakilan pemuda Dogiyai Simon Petrus Pekei yang mendorong keterlibatan lembaga independen seperti LBH dan Komnas HAM, bersama tokoh adat dan gereja.

Ia mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif dan tidak menyudutkan pihak tertentu tanpa bukti.

Anggota DPRP Papua Tengah Elias Anou berharap kepemimpinan Kapolda yang baru mampu memutus rangkaian konflik yang selama ini berlarut-larut di Dogiyai.

Ia menilai pengusutan yang transparan dan menyeluruh menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum serta memulihkan rasa aman di tengah masyarakat.

“Saya berharap rentetan kasus konflik yang terjadi di Dogiyai yang sudah belasan tahun dapat berhenti di masa kepemimpinan Kapolda Brigjen Pol. Jermias Rontini,” ujarnya.

Rentetan konflik yang terjadi di Dogiyai bermula saat anggota Polres Dogiyai berinisial JE (24) ditemukan meninggal di Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, pada Selasa (31/3) sekitar pukul 10.40 WIT.

Korban meninggal dengan kondisi tubuh penuh luka akibat sabetan benda tajam seperti pada bagian leher hingga kepala belakang serta jari tangan kanan.

Insiden itu memicu konflik semakin meluas hingga jatuh sejumlah korban jiwa pada Rabu (1/4) hingga Kamis (2/4).