Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) Rp624,51 miliar atau 7,8 persen dari total pagu tahun 2026 sebanyak Rp8 triliun kepada enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat.
Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal KPPN Manokwari Ahmad Sya Rony di Manokwari, Jumat, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibanding periode sebelumnya, baik secara tahunan maupun bulanan.
“Hingga Februari 2026, kami sudah salurkan Rp624,51 miliar TKD untuk enam pemerintah daerah. Realisasinya meningkat 14,6 persen secara tahunan, dan 40,2 persen secara bulanan,” kata Rony.
Ia mengatakan komposisi penyaluran TKD terdiri atas dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp389,04 miliar, dana bagi hasil (DBH) Rp125,13 miliar, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp91,30 miliar, dan dana otonomi khusus (Otsus) Rp19,05 miliar.
Persentase penyaluran DAK nonfisik menjadi yang tertinggi yaitu 19,4 persen (pagu Rp 470,95 miliar), disusul DAU 16,6 persen (pagu Rp2,34 triliun), DBH 3,2 persen (pagu Rp3,95 triliun), dan dana Otsus 2,1 persen (pagu Rp920,99 miliar).
“Ada dua komponen TKD yang belum disalurkan karena masih pemenuhan syarat administrasi, yaitu DAK fisik dengan pagu Rp66,01 miliar dan Dana Desa Rp244,62 miliar,” ujar dia.
Kinerja penyaluran TKD untuk masing-masing pemerintah daerah bervariasi dengan posisi pertama ditempati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni sebanyak Rp171,63 miliar, diikuti Pemkab Manokwari Rp160,79 miliar, katanya menjelaskan.
Kemudian, Pemkab Teluk Wondama sebesar Rp104,77 miliar, Pemkab Manokwari Selatan Rp79,86 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp59,44 miliar, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Rp48,02 miliar.
“Pemkab Teluk Bintuni mencatat realisasi terbanyak secara nominal yang didorong oleh realisasi penyaluran DBH dan DAU,” katanya.
Berdasarkan data, menurut dia, Pemprov Papua Barat menerima alokasi pagu TKD 2026 sebanyak Rp3,75 triliun, Pemkab Teluk Bintuni Rp1,59 triliun, Pemkab Manokwari Rp870,96 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp673,43 miliar.
“Kalau Pemkab Pegunungan Arfak menerima alokasi Rp618,05 miliar dan Manokwari Selatan Rp504,11 miliar,” kata Rony.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
