Papua Barat targetkan Rp4 miliar dari perdagangan hasil hutan bukan kayu

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan nilai perdagangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kulit masohi kering yang diproduksi kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari Selatan untuk tahun 2026 akan mencapai Rp4 miliar.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Minggu, mengatakan produk HHBK kulit masohi kering memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan, baik skala nasional maupun untuk pengembangan ekspor.

“Itu target selama satu tahun ke depan, dan kemarin sudah dilakukan pengiriman perdana ke Surabaya kurang lebih 1,7 ton kulit masohi kering,” ujar Jimmy.

Pengiriman perdana tersebut, kata dia, merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membuka jaringan pemasaran domestik, sehingga pemanfaatan HHBK kulit masohi, kulit lawang, termasuk jasa lingkungan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan, penguatan kapasitas serta memfasilitasi 15 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di Manokwari Selatan memperoleh izin dengan skema hutan desa dari Kementerian Kehutanan.

“Termasuk pengelolaan potensi sagu, damar, dan ekowisata. Kalau dikelola dengan manajemen yang baik tanpa harus merusak hutan, tentu akan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia optimistis target nilai perdagangan dari pemanfaatan HHBK sebesar Rp4 miliar dapat tercapai seiring dengan meningkatnya permintaan pasar serta keterlibatan aktif dari setiap KUPS dalam mengelola usaha berbasis hutan lestari.

“Tentunya, target kerja selama satu tahun bisa tercapai berkat dukungan semua elemen yang berkaitan,” kata Jimmy.

Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan menyebut keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan desa tidak terlepas dari bantuan penyediaan sarana prasarana yang digunakan oleh masing-masing KUPS.

Kulit masohi kering merupakan salah satu komoditas unggulan kehutanan non-kayu yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun tetap memperhatikan aspek kelestarian, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan tata niaga secara bertanggung jawab.

“Sinergi antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu,” ucapnya.