Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 dengan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat distrik maupun kampung.
Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Selasa, mengatakan penyelarasan tersebut merupakan hal terpenting guna mewujudkan program pembangunan yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum RKPD ini juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota DPRK Manokwari saat melaksanakan reses,” ujar Mugiyono.
Dia menyarankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan arah kebijakan prioritas sekaligus visi dan misi kepala daerah, saat melakukan penyusunan rencana program pembangunan periode 2027 mendatang.
Setiap OPD juga harus meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi untuk meminimalisir pendobelan item kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih maksimal dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di Manokwari.
“Jangan sampai ada program kegiatan yang berjalan sendiri tanpa ada keterkaitan. Ini perlu kerja sama lintas OPD supaya program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mugiyono mengingatkan seluruh pimpinan OPD wajib mengikuti kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas program pembangunan di masa mendatang.
Pemerintah daerah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola anggaran melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas, karena setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat.
“Seluruh program harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, pelayanan publik berkualitas, dan pembangunan berkelanjutan ,” tutur Mugiyono.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manokwari Richard Alfons menyebut, ada tiga fokus utama pembangunan tahun 2027 yaitu, integrasi kawasan, konektivitas antar-wilayah, dan sinergisitas Program Strategis Nasional (PSN).
Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pedesaan serta membuka aksesibilitas transportasi darat menjadi kunci utama dalam mendorong kelancaran distribusi barang yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.
