Nabire (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) membentuk tim untuk menelusuri akar penyebab konflik yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, guna memastikan penanganan berbasis data dan berkeadilan.
Ketua MRPT Agustinus Anggaibak di Nabire, Selasa, mengatakan tim tersebut dijadwalkan berangkat ke Dogiyai pada 8 April untuk mengumpulkan informasi faktual di lapangan.
“Kami butuh informasi yang akurat terkait akar masalah konflik Dogiyai, sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat benar-benar berdasarkan data,” ujarnya.
Ia menjelaskan sebagai lembaga kultural, MRPT memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat Papua, khususnya di Papua Tengah, termasuk memastikan penanganan konflik dilakukan secara tepat.
Menurut dia, tim dibentuk untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab jatuhnya korban baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil dalam konflik tersebut.
MRPT juga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara adil terhadap seluruh pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, agar masyarakat merasakan keadilan hukum.
“Tidak boleh kasus ini berlarut tanpa kepastian hukum. Semua pelaku harus diproses sesuai ketentuan,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan konflik, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna memperkuat koordinasi dan mencegah eskalasi.
Ia menambahkan pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu mengedepankan langkah persuasif serta menghindari pendekatan represif agar tidak memicu konflik lanjutan.
“Penanganan harus hati-hati supaya tidak ada lagi korban dan situasi bisa kembali kondusif,” ujarnya.
