Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melakukan penertiban bangunan liar yang berada di daerah aliran sungai (DAS) secara bertahap guna mengantisipasi timbulnya konflik sosial.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan pemerintah daerah berupaya agar DAS menjadi kawasan terbuka hijau sehingga perlu dilakukan sterilisasi berkelanjutan.
"Penertiban itu memiliki risiko sosial dan keamanan. Masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu dan dialog, supaya memahami fungsi DAS," kata Hermus.
Menurut dia, keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk penataan kawasan DAS dan permukiman kumuh, memerlukan kesamaan perspektif dengan masyarakat.
Hal itu tidak hanya mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, tetapi turut menciptakan situasi keamanan yang stabil dan kondusif sesuai ekspektasi bersama.
"Pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki visi yang sama, cara pandang yang sama, supaya setiap program berjalan maksimal," ucap Hermus.
Dia mengakui bahwa penyempitan ruang DAS menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di daerah Wosi, Distrik Manokwari Barat, pada Selasa (7/4) malam, seiring dengan intensitas curah hujan tinggi.
Kondisi itu tidak terlepas dari banyaknya warga melakukan pembangunan fisik di sepanjang DAS, sehingga mengurangi kapasitas tampung saat debit air yang mengalir mengalami peningkatan.
"Ketika curah hujan sangat tinggi selama dua hari terakhir, dampaknya air meluap dan terjadi banjir," terang Hermus.
Ke depan, kata dia, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap seluruh bangunan termasuk merelokasi permukiman warga yang telah melewati garis pantai.
"Karena kawasan pantai itu kawasan terdepan, menjadi wajah Kota Manokwari. Nanti pemerintah daerah selesaikan satu per satu," kata Hermus.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
