Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di enam kabupaten kota untuk tidak bergantung pada proyek pemerintah dan mulai mendiversifikasikan usaha di luar sektor konstruksi.
Menurut gubernur, keterbatasan jumlah paket pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat maupun kecemburuan sosial.
“Kita tidak bisa hanya berharap pada paket proyek pemerintah, karena jumlahnya terbatas sementara yang membutuhkan banyak,” ujarnya saat melantik pengurus perkumpulan Kontraktor Tibilibi Orang Asli Papua di Sorong, Sabtu.
Ia menegaskan, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada pelaku usaha OAP, namun kemandirian ekonomi harus mulai dibangun dengan membuka peluang usaha di sektor lain yang lebih produktif.
Elisa Kambu mendorong para kontraktor untuk merintis usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti peternakan ayam petelur dan ayam potong, maupun usaha perikanan berbasis keramba.
“Kalau bisa mandiri, tidak perlu hanya menunggu paket. Banyak peluang usaha lain yang bisa dikembangkan,” katanya.
Ia juga mengajak asosiasi kontraktor OAP untuk memperluas cara pandang dan tidak hanya berkumpul berdasarkan kelompok, melainkan mampu melihat peluang ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, siap memberikan dukungan bagi pelaku usaha yang memiliki inisiatif untuk berkembang dan berinovasi.
Dia yakin bahwa melalui upaya upaya diversifikasi ini dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat OAP serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Kontraktor Tibilibi Orang Asli Papua, Hendrik Mobalen, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan pemerintah untuk mengembangkan usaha di luar sektor konstruksi.
“Kami siap diarahkan dan diberdayakan agar tidak hanya bergantung pada proyek, tetapi juga bisa mengembangkan usaha lain,” ujarnya.
Ia berharap adanya pembinaan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah agar pelaku usaha OAP mampu meningkatkan kapasitas dan bersaing di berbagai sektor usaha.
Asosiasi pengusaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 18 organisasi yang tersebar di enam kabupaten kota.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
