Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menempatkan pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal sebagai strategi utama menjawab tantangan geografis guna mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan kondisi geografis yang luas serta beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah terpencil, menuntut kebijakan pembangunan secara kontekstual dan berkeadilan.
“Pendekatan pembangunan harus mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat OAP,” ujarnya saat membuka rapat kerja bupati se-Papua Barat pada 2026.
Menurut dia, kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Papua Barat menjadi modal besar, namun pemanfaatan belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan akibat keterbatasan akses maupun layanan dasar.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi memandang perlu adanya pengintegrasian kebijakan yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing kabupaten, sekaligus mengurangi kesenjangan antar-wilayah di seluruh Papua Barat.
“Pendekatan berbasis kearifan lokal juga diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi OAP agar menjadi pelaku utama dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” ucap Dominggus.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi sedang menyusun regulasi berupa rancangan peraturan daerah khusus (perdasus) tentang pelaku usaha OAP dan rancangan peraturan gubernur terkait dengan basis data tunggal.
Langkah ini untuk memperkuat akses permodalan, peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan tujuh kabupaten di Papua Barat.
“Dengan pendekatan yang tepat dan berbasis potensi lokal, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam konteks pembangunan sektoral, kata dia, pemerintah provinsi juga mengintegrasikan potensi lokal dalam pengembangan desa wisata, desa tematik, serta komoditas unggulan, seperti kakao, pala, dan singkong yang mengacu pada karakteristik wilayah.
Seluruh upaya tersebut tidak hanya berorientasi meningkatkan perekonomian, melainkan turut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perluasan kesempatan kerja.
“Sinergi antara provinsi dan kabupaten jadi kunci dalam memastikan kebijakan berbasis kearifan lokal diimplementasikan secara efektif di lapangan,” kata Dominggus.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
