Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah untuk membuat road map atau peta jalan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua, yang hingga kini terus menimbulkan korban.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti insiden terbaru yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang balita, serta tujuh orang lainnya mengalami luka berat. Kondisi itu, kata dia, merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
"Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia," kata Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menyebut wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak konflik itu, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” kata dia.
Menurut dia, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang belum tuntas dinilai memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Dalam konteks kebijakan nasional, dia pun mengapresiasi komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Menurut dia, menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Dapil Papua Filep Wamafma meminta seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan secara menyeluruh, karena setiap nyawa yang hilang adalah luka mendalam bagi bangsa ini yang memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Pemerintah, kata dia, harus menjamin keamanan dan kelayakan hidup masyarakat, terlebih lagi situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan.
"Negara wajib memastikan setiap warga dapat hidup aman, layak, dan bermartabat di tanahnya sendiri," kata Filep.
Selain itu, dia meminta pemerintah menyampaikan grand design, arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik Papua secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Menurut dia, penyelesaian persoalan Papua harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok kultural lainnya.
"Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
