Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat melibatkan sebanyak 1.015 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Kamis, mengatakan seluruh petugas lapangan telah melalui proses seleksi sekaligus mengikuti pelatihan teknis penggunaan aplikasi guna memastikan hasil pendataan yang akurat dan berkualitas.
“Untuk Provinsi Papua Barat sekitar 479 petugas, dan Papua Barat Daya sebanyak 536 petugas. Semua sudah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan,” ujar Merry.
Ia menyebut, Sensus Ekonomi bertujuan memotret kondisi riil semua aktivitas usaha nonpertanian, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk persebaran, serta karakteristik usaha di seluruh wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Sensus dimulai sejak awal Juni 2026 dengan mengisi kuesioner secara online oleh perusahaan skala besar yang memperoleh surat elektronik (e-mail), kemudian dilanjutkan dengan pendataan lapangan atau door to door untuk usaha rumah tangga.
“Kalau door to door dimulai 15 Juni-31 Agustus 2026. Dari Mei ini kami siapkan semua hal secara matang, termasuk sosialisasi ke semua pelaku usaha dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, BPS juga telah menyelenggarakan rekonsiliasi data pre-list statistical business register (SBR) untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, serta pemutakhiran data dari seluruh pelaku usaha di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pre-list SBR bersumber dari hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun sebelumnya yang telah disinkronkan dengan kementerian/lembaga terkait untuk digunakan oleh 1.015 petugas sebagai panduan saat melaksanakan pendataan di lapangan.
“Pendataan sekarang menggunakan metode CAPI (computer assisted personal interviewing) jadi lebih efektif dan efisien. Harapannya, hasil pengolahan Sensus Ekonomi 2026 bisa keluar Desember nanti,” kata Merry.
Menurut dia, Sensus Ekonomi juga akan menjawab berbagai isu penting, antara lain peta perekonomian wilayah, peran UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian, serta penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Seluruh pelaku usaha di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan dapat memberikan data valid kepada petugas sensus, karena hasilnya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program yang tepat sasaran.
“Jumlah daerah yang menjadi sasaran sensus itu ada tujuh kabupaten di Papua Barat dan enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya,” ucap Merry.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
