Teluk Bintuni (ANTARA) - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna mengatasi keterbatasan pasokan dan antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah tersebut.
“Perlu penataan ulang pembagian kuota BBM di Teluk Bintuni, sehingga tidak lagi terjadi kekurangan di beberapa agen penyalur,” kata Yohanis saat pertemuan dengan anggota Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan perwakilan PT Pertamina di Bintuni, Papua Barat, Senin.
Ia menyebut sebelumnya sempat terjadi kekurangan stok BBM subsidi di wilayah perkotaan, terutama Distrik Bintuni dan Manimeri mengakibatkan antrean kendaraan bermotor meningkat yang kemudian memicu kenaikan biaya transportasi serta distribusi bahan pokok.
Pemerintah daerah berharap agar BPH Migas merealisasikan usulan penambahan kuota BBM subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat berbasis data konsumsi di tingkat SPBU agar distribusi lebih merata dan tepat sasaran.
“Supaya tidak ada lagi antrean di SPBU tertentu. Jika memungkinkan, pertashop juga diberi kewenangan salurkan solar dan pertalite dengan tetap mengacu pada regulasi,” ujar dia.
Menurut Yohanis, usulan tersebut disampaikan berdasarkan data dan hasil evaluasi konsumsi BBM secara real time dengan fokus penambahan kuota pada SPBU di wilayah perkotaan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Penambahan kuota BBM subsidi harus diikuti dengan pola pengawasan distribusi secara maksimal agar tepat sasaran, sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat penyalur sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
“Kami minta kolaborasi pengawasan distribusi BBM satu harga diperkuat, sekaligus penertiban pedagang eceran serta penetapan HET yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti soal praktik penjualan BBM eceran yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi takaran maupun harga. Kondisi serupa juga terjadi pada gas LPG non-subsidi 5,5 kilogram dan 12 kilogram yang mengalami kenaikan harga sekitar 42–49 persen.
Pemkab Teluk Bintuni berharap hasil pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas bersama Pertamina, termasuk penataan distribusi BBM subsidi dan penguatan regulasi penyaluran di tingkat daerah.
“Besar harapan kami di daerah, setelah pertemuan ini, usulan kami bisa segera ditindaklanjuti BPH Migas dan Pertamina,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Yohanis juga mengusulkan pembangunan infrastruktur energi di Teluk Bintuni, antara lain pabrik LPG dan jaringan gas rumah tangga untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat setempat.
Pemerintah daerah mendorong percepatan serah terima operasional dengan PLN atas pemanfaatan kelebihan daya dari proyek BP LNG Tangguh, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah terpencil.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan alokasi program pemasangan listrik gratis bagi 2.000 hingga 5.000 rumah tangga kurang mampu, terutama di distrik yang terdampak langsung aktivitas industri migas.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
