Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah tahun ini fokus pembenahan kualitas guru, akurasi data pendidikan, serta percepatan digitalisasi sekolah.
Hal itu terkemuka pada dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan untuk memperkuat sinergi program pendidikan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah.
“Tema kegiatan ini adalah sinergitas program, peningkatan mutu, pemerataan akses, dan akselerasi digitalisasi pendidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah Nurhaidah di Nabire, Kamis,.
Ia menjelaskan sejumlah persoalan strategis pendidikan di Papua Tengah menjadi perhatian bersama, mulai dari rendahnya indikator pendidikan, ketidakakuratan data Dapodik, keterbatasan sarana prasarana, hingga rendahnya kualifikasi tenaga pendidik di sejumlah daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah menargetkan seluruh guru di Papua Tengah telah berkualifikasi minimal sarjana atau S1 pada 2029 melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) afirmasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Sebanyak 867 guru potensial akan diprioritaskan mengikuti program peningkatan kualifikasi untuk mencapai target wajib S1 tahun 2029,” ujarnya.
Nurhaidah menuturkan digitalisasi pendidikan juga menjadi fokus utama, terutama terkait pemanfaatan perangkat interaktif digital dan smartboard di sekolah-sekolah.
Namun implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan listrik di wilayah 3T, risiko pencurian perangkat teknologi, hingga kerusakan bangunan sekolah yang belum memadai.
Karena itu Pemprov Papua Tengah mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) melakukan pembangunan pagar sekolah, penyesuaian spesifikasi perangkat dengan kondisi kelistrikan daerah, serta revitalisasi sekolah secara menyeluruh.
Selain itu pihaknya menegaskan pentingnya integritas data pendidikan agar seluruh kebijakan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Akurasi data Dapodik harus menjadi basis utama pengambilan kebijakan pendidikan dan akreditasi sekolah,” katanya.
Ia menambahkan rapat koordinasi tersebut juga menyepakati penguatan sinkronisasi penggunaan dana otonomi khusus sektor pendidikan, integrasi Program Mapega dan BOSDA, serta penyusunan peta jalan kebutuhan guru di setiap kabupaten.
Menurut dia, Program Revitalisasi Sekolah di wilayah 3T ke depan juga akan melibatkan konsultan daerah dan masyarakat lokal guna memastikan kualitas pembangunan lebih baik dan tepat sasaran.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
