Sorong (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota guna mendorong dukungan anggaran daerah terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Jan Pieter Kambu di Sorong, Jumat, mengatakan upaya tersebut dilakukan menyusul masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program HIV di wilayah itu.
“Upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dan advokasi ke kabupaten/kota untuk mengajukan program kegiatan HIV dari APBD masing-masing daerah,” katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan data SIHA 2.1 online per 13 Mei 2026, capaian testing HIV di Papua Barat Daya selama Januari hingga April 2026 mencapai 8.340 orang.
Dari jumlah itu, Kota Sorong mencatat capaian tertinggi sebanyak 4.947 orang, disusul Kabupaten Sorong 1.666 orang, Sorong Selatan 825 orang, Raja Ampat 578 orang, Tambrauw 316 orang, dan Maybrat delapan orang.
"Sementara jumlah orang dengan HIV yang ditemukan sejak Januari hingga April 2026 dan saat ini menjalani pengobatan antiretroviral (ARV) sebanyak 161 orang di Papua Barat Daya," bebernya.
Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 86 orang, kemudian Sorong Selatan 27 orang, Raja Ampat 26 orang, Kabupaten Sorong 22 orang, sedangkan Tambrauw dan Maybrat belum tercatat pasien yang menjalani ARV.
Jan Pieter menjelaskan sejumlah tantangan masih dihadapi dalam mencapai target program HIV di Papua Barat Daya, di antaranya keterbatasan fasilitas pertemuan yang dapat menampung peserta lebih dari 50 orang.
Selain itu, beberapa kabupaten di luar wilayah pendampingan Global Fund masih membutuhkan peningkatan kapasitas tim HIV, baik dalam testing, pengobatan maupun pelaporan melalui aplikasi SIHA 2.1.
"Kondisi geografis antarwilayah di Papua Barat Daya juga menjadi kendala tersendiri karena membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar untuk menjangkau setiap kabupaten/kota," ujarnya.
Ia juga menyoroti rotasi tenaga kesehatan yang telah mendapat pelatihan terkait testing, pengobatan HIV, dan pencatatan pelaporan SIHA 2.1 ke layanan lain sehingga memengaruhi keberlangsungan program.
“Belum adanya anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat Daya untuk program HIV/IMS juga menjadi tantangan karena alasan efisiensi anggaran,” ucapnya.
Khusus di Kabupaten Tambrauw, kata dia, obat ARV sebenarnya telah tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), namun belum didistribusikan ke setiap layanan kesehatan.
Sementara di Kabupaten Maybrat, program HIV dinilai belum berjalan optimal karena hasil testing Januari hingga Maret 2026 belum dilaporkan ke aplikasi SIHA 2.1.
Selain itu, penyimpanan logistik HIV di gudang farmasi Dinas Kesehatan Maybrat disebut belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sehingga banyak logistik rusak sebelum disalurkan ke fasilitas layanan kesehatan.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
