ATR/BPN: Nilai Pancasila harus menjadi dasar kebijakan publik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

"Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan," kata Yaved saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pancasila telah terbukti menjadi perekat bangsa di tengah berbagai tantangan dan perubahan global yang dapat memicu perpecahan masyarakat.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan," ujarnya.

Ia mengatakan tema Hari Lahir Pancasila 2026, yakni "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", menegaskan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan di tingkat global.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dilaksanakan melalui upacara bersama yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta.

Upacara tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, serta pegawai dari kedua kementerian.(RLS)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.