Sorong (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Barat Daya melakukan inventarisasi koperasi mandiri Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di enam kabupaten dan kota sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan koperasi secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Sellvyana Sangkek di Sorong, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi koperasi OAP di daerah itu.
"Kami mengumpulkan seluruh lembaga koperasi OAP yang ada di enam kabupaten dan kota untuk memastikan data koperasi tersusun dengan baik sehingga menjadi dasar untuk pembinaan, fasilitasi, penguatan, hingga pemberdayaan koperasi ke depan," katanya.
Menurut dia, berdasarkan data yang dimiliki dinas, terdapat sekitar 636 koperasi eksisting di Papua Barat Daya.
Selain itu, terdapat lebih dari 520 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan kelemahan utama koperasi selama ini adalah masih terbatasnya pembinaan dan penataan kelembagaan yang berkelanjutan.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah berupaya memperkuat tata kelola koperasi agar mampu berkembang menjadi badan usaha yang mandiri dan berdaya saing.
"Kami berharap momentum ini menjadi kesempatan untuk menghimpun seluruh koperasi OAP sehingga pemerintah memiliki data yang valid untuk menyusun program penguatan koperasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Salmon Kambuaya mengatakan kegiatan tersebut juga difokuskan pada pendataan koperasi OAP yang telah berbadan hukum dan melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
Menurut dia, peserta mendapatkan pendampingan dari narasumber Kementerian Koperasi untuk memasukkan data koperasi melalui sistem yang terintegrasi dengan kementerian sehingga memudahkan pemantauan dan penyusunan program pemberdayaan.
"Melalui pendataan ini kami dapat mengetahui kondisi riil koperasi, apakah masih aktif atau tidak aktif, termasuk kendala yang mereka hadapi," katanya.
Ia menambahkan permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar koperasi OAP adalah keterbatasan modal usaha.
Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya berencana mengusulkan program bantuan modal bagi koperasi yang aktif dan mandiri pada tahun depan.
"Hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan program. Dari situ kami bisa mengetahui kebutuhan koperasi sehingga bantuan dan pemberdayaan yang diberikan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
