Pemprov PBD fokus perkuat permodalan bagi pelaku UMKM

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 2.554 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) sebagai upaya memperkuat akses permodalan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Salmon Kambuaya di Sorong, Rabu, mengatakan bantuan tersebut merupakan program pemerintah daerah yang mulai dijalankan sejak 2025 untuk mendukung pertumbuhan UMKM OAP di enam kabupaten dan kota.

"Sejak tahun 2025 pemerintah telah memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Sekitar 2.554 pelaku usaha orang asli Papua telah menerima bantuan tersebut," katanya.

Menurut dia, total anggaran hibah yang telah disalurkan untuk program tersebut mencapai Rp10 miliar dan menyasar pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.

"Bantuan ini masih akan terus diberikan pada tahun ini kepada pelaku UMKM OAP yang belum mendapatkan dana bantuan," ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM lain yang berpotensi menerima bantuan pada tahap berikutnya.

Salmon mengatakan proses pengajuan bantuan dilakukan melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten dan kota.

Seluruh proposal yang diajukan masyarakat, kata dia, terlebih dahulu melalui proses evaluasi dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Semua usulan dari masyarakat diajukan melalui kabupaten dan kota, kemudian diteruskan kepada kami untuk dievaluasi dan diverifikasi sebelum bantuan disalurkan," katanya.

Menurut dia, jenis usaha yang menerima bantuan cukup beragam, mulai dari usaha perdagangan, kuliner, bengkel, hingga berbagai usaha kecil lainnya yang sedang dirintis masyarakat.

Namun demikian, pemerintah daerah memprioritaskan pelaku usaha yang baru memulai kegiatan usaha dan membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usahanya.

Ia menambahkan Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha penerima bantuan karena program penyaluran modal baru berjalan sejak tahun lalu.

"Pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi setelah bantuan tahap berikutnya disalurkan sehingga dampak program terhadap perkembangan usaha penerima dapat diketahui secara lebih komprehensif," ujarnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap kapasitas usaha pelaku UMKM OAP semakin meningkat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat di daerah itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.