Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Belanja Negara di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada periode Januari hingga April 2026 mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari total pagu Rp23,27 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Kobir di Manokwari, Kamis, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp2,19 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun.
“Hingga akhir April 2026, belanja APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya terealisasi 29,7 persen,” ujarnya.
Menurut dia, realisasi Belanja Negara hingga akhir April 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 43,8 persen (year on year/yoy) karena didorong oleh peningkatan belanja kementerian/lembaga maupun penyaluran TKD untuk mendukung pelayanan publik.
Kinerja belanja kementerian/lembaga telah mencapai 31 persen dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp7,04 triliun yang didominasi komponen belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak Rp1,3 triliun.
Sementara itu, penyaluran TKD di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 29,1 persen dari pagu Rp16,1 triliun yang didominasi dana alokasi umum (DAU) Rp2,51 triliun atau mengalami pertumbuhan 42,1 persen dibandingkan periode Januari-April 2025.
“Belanja kementerian/lembaga maupun TKD tumbuh positif masing-masing 47,8 persen secara tahunan (yoy) dan 42,1 persen (yoy),” katanya.
Dari sisi fungsional, kata dia, alokasi belanja kementerian/lembaga didominasi fungsi pelayanan umum dengan realisasi Rp4,8 triliun dari total pagu Rp16,4 triliun, pembangunan ekonomi, pertahanan, ketertiban dan keamanan, pendidikan, dan lainnya.
APBN terus berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"APBN berperan optimal sebagai shock absorber dengan kinerja pendapatan dan belanja yang meningkat dibandingkan tahun lalu, serta terus mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah," katanya.
Menurut dia, kinerja belanja yang terus meningkat menunjukkan APBN tetap hadir dalam menjaga pertumbuhan ekonomi regional, memperluas akses layanan dasar masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
