Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya kapasitas fiskal daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Bupati Nabire Mesak Magai di Nabire, Jumat, mengatakan pemerintah daerah mengevaluasi berbagai komponen belanja, termasuk TPP ASN, sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
"Sebelum efisiensi, TPP untuk ASN sudah kami hitung dan maksimalkan. Setelah ada efisiensi anggaran, kami sempat berpikir untuk meniadakan TPP, tetapi itu berat bagi kami karena ASN bisa mogok kerja," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan perhitungan ulang terhadap besaran TPP agar tetap dapat diberikan kepada ASN tanpa membebani kemampuan keuangan daerah secara berlebihan.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan karena kondisi fiskal Kabupaten Nabire mengalami tekanan akibat berkurangnya pendapatan daerah, terutama setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lagi diterima pada tahun anggaran 2026.
Data pemerintah daerah menunjukkan APBD Kabupaten Nabire yang pada 2024 mencapai sekitar Rp2,1 triliun turun menjadi Rp2 triliun pada 2025 dan kembali menurun menjadi sekitar Rp1,5 triliun pada 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesejahteraan ASN karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor pemerintahan.
Ia mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan secara hati-hati agar keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan kebutuhan pembangunan daerah tetap terjaga.
Pemerintah daerah juga terus melakukan penataan administrasi kepegawaian guna meningkatkan efisiensi belanja pegawai, salah satunya dengan menghapus pembayaran gaji ASN yang telah beralih menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
"ASN yang sudah pindah ke provinsi seluruh gajinya telah dihapus dari beban Kabupaten Nabire sehingga dapat membantu mengurangi beban keuangan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Nabire terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung keberlanjutan pelayanan publik.
"Kami harus memastikan anggaran yang terbatas ini digunakan untuk kebutuhan yang paling strategis, namun kesejahteraan ASN juga tetap menjadi perhatian karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
