Nabire (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah mendigitalisasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.

Kepala Bidang Data Disdikbud Papua Tengah Yulianus Kuayo di Nabire mengatakan ARKAS mulai diterapkan tahun ini seiring pelaksanaan program sekolah gratis tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yang didukung pendanaan BOSDA.

"Sebanyak 148 SMP negeri dan swasta di Papua Tengah tahun menerima BOSDA dan pengelolaannya menggunakan ARKAS. Namun sejak tahun lalu BOSDA sudah diberikan kepada SMA/SMK dan SLB," katanya.

Yulianus menjelaskan, setiap sekolah penerima BOSDA wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk satu tahun anggaran sebagai dasar penggunaan dana yang diterima.

Penggunaan ARKAS memungkinkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan.

Melalui sistem tersebut, lembaga pengawas seperti Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memantau penggunaan BOSDA secara langsung.

"ARKAS membuat pengelolaan BOSDA lebih transparan dan akuntabel karena lembaga pengawas bisa melihat komponen pembiayaan yang masuk dalam RKAS dan realisasi penggunaannya," kata Yulianus.

Ia menambahkan, saat ini sumber pendanaan sekolah berasal dari BOS Nasional dan BOSDA sehingga sekolah tidak perlu lagi menyusun pembiayaan melalui komite sekolah untuk kebutuhan operasional yang telah diakomodasi kedua sumber anggaran tersebut.

BOSDA juga dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan sekolah yang belum terakomodasi dalam BOS Nasional sehingga dapat menunjang pelaksanaan program pendidikan gratis di Papua Tengah.

"Komponen pembiayaan sekolah selama satu tahun dibiayai oleh BOS Nasional dan BOSDA. RKAS yang disusun sekolah kemudian dimasukkan ke dalam ARKAS yang telah kami siapkan," ujarnya.

Untuk memastikan pemanfaatan aplikasi berjalan optimal, Disdikbud Papua Tengah memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan bendahara sekolah terkait penggunaan ARKAS.

Pelatihan dilaksanakan di tiga wilayah untuk menjangkau seluruh SMP di delapan kabupaten.

Kegiatan pertama 3-6 Juni 2026 pelatihan diselenggarakan di Kabupaten Mimika yang diikuti sekolah dari Kabupaten Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

Saat ini pelatihan berlangsung di Nabire untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Nabire, pelatihan dilaksanakan pada 8-9 Juni 2026.

Sedangkan tahap berikutnya 10-13 Juni dilaksanakan di Kabupaten Paniai yang melibatkan sekolah dari Kabupaten Paniai, Dogiyai, dan Deiyai.

"Kami lakukan pelatihan di beberapa titik untuk efisiensi anggaran sekaligus agar lebih dekat dengan guru, kepala sekolah, dan bendahara sekolah sebagai pengguna ARKAS," ujar Yulianus.

Ia berharap digitalisasi pengelolaan BOSDA melalui ARKAS dapat memperkuat tata kelola keuangan sekolah serta mendukung keberlanjutan program sekolah gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah.



Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.