Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) kepada pemerintah provinsi dan lima pemerintah kabupaten di Papua Barat pada periode Januari-April 2026 mencapai Rp2,28 triliun.

Kepala KPPN Manokwari Arif Rahman Hakim di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan kinerja penyaluran belanja TKD mengalami peningkatan sebesar 55,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 dengan realisasi sebanyak 1,47 triliun .

“Sampai dengan akhir April 2026, kami sudah menyalurkan 28,6 persen dari total pagu TKD sebanyak Rp8 triliun yang dialokasikan untuk enam pemerintah daerah di Papua Barat,” kata Arif.

Ia merinci penyaluran TKD untuk Pemprov Papua Barat terealisasi Rp953,91 miliar (pagu Rp3,74 triliun), Pemkab Teluk Bintuni Rp484,23 miliar (pagu Rp1,58 triliun) dan Pemkab Manokwari Rp281,61 miliar (pagu Rp870,96 miliar).

Kemudian, Pemkab Teluk Wondama Rp221,32 miliar (pagu Rp673,42 miliar), Pemkab Pegunungan Arfak Rp183,93 miliar (pagu Rp618,05 miliar) dan Pemkab Manokwari Selatan Rp163,23 miliar (pagu Rp504,10 miliar).

“Secara persentase, penyaluran tertinggi ke Manokwari Selatan yaitu 32,4 persen dari total pagu dan Manokwari 32,3 persen,” ujarnya.

Berdasarkan jenis transfer, kata dia, dana bagi hasil (DBH) menjadi komponen TKD dengan realisasi penyaluran terbanyak yaitu Rp953,44 miliar, disusul dana alokasi umum (DAU) Rp873,55 miliar, serta dana otonomi khusus (otsus) Rp249,35 miliar.

Kemudian, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp181,84 miliar, Dana Desa Rp30,13 miliar, sedangkan DAK fisik belum dilakukan penyaluran karena masih dalam tahap pemenuhan dokumen persyaratan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Dokumen syarat salur DAK fisik dari masing-masing pemerintah daerah yang diunggah melalui sistem OMSPAN terlebih dahulu diverifikasi, kalau lengkap baru kami salurkan,” kata Arif.



Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.