Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memprioritaskan penggunaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai upaya menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Yulianus Kuayo di Nabire, Rabu, mengatakan komponen peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sekolah penerima BOSDA.
"Penekanan kami kepada sekolah, ketika BOSDA diberikan, maka yang harus diprioritaskan adalah kesejahteraan guru. Jika guru ada di sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah menilai kualitas pendidikan sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja guru, sehingga dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.
BOSDA dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sekolah yang tidak ditanggung oleh bantuan operasional sekolah (BOS) Nasional, termasuk mendukung kesejahteraan guru honorer.
Ia menjelaskan, guru honorer yang belum memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pemanfaatan BOSDA karena belum terakomodasi dalam skema pendanaan BOS Nasional.
Selama ini, pembiayaan bagi guru honorer tersebut sebagian besar ditopang melalui dana komite sekolah yang bersumber dari kontribusi orang tua siswa.
Dengan hadirnya BOSDA, sekolah memiliki sumber pendanaan tambahan sehingga kebutuhan operasional dan dukungan bagi guru tidak lagi dipenuhi melalui pungutan komite.
"Kalau kesejahteraan guru tidak baik, pasti guru mencari penghasilan di tempat lain. Karena itu pemerintah harus memberikan jaminan kesejahteraan agar proses pendidikan berjalan optimal," ujarnya.
Selain untuk kesejahteraan guru, BOSDA juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kapasitas tenaga pendidik, kegiatan kesiswaan, pengembangan kurikulum, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan administrasi sekolah sesuai RKAS yang telah disusun.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 2026 menyalurkan BOSDA kepada 148 SMP negeri dan swasta yang tersebar di delapan kabupaten.
Program tersebut melanjutkan kebijakan pendidikan gratis yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah daerah pada 132 SMA, SMK, dan SLB di Papua Tengah pada 2025.
Melalui kebijakan itu, pemerintah berharap kualitas pendidikan terus meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan sekolah dan meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik sebagai ujung tombak proses belajar mengajar.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
