Nabire (ANTARA) - Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan operasi militer yang dilakukan dalam menjaga keamanan di wilayahnya.
Aner Maisini melalui keterangan video yang diterima di Nabire, Jumat malam, mengatakan pemerintah daerah sangat prihatin karena konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya menelan korban dari aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil dalam sebulan terakhir.
"Satu nyawa saja masyarakat sipil yang menjadi korban, kami pemerintah merasa sangat kehilangan dan merasa rugi. Masyarakat sipil seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan terutama TNI-Polri," ujarnya.
Ia mengatakan, tragedi terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah meninggalnya seorang ibu hamil bernama Melkiana Dwitau bersama janin berusia 32 minggu di kandungannya.
Melkiana meninggal dunia di dalam honainya sendiri akibat tertembak peluru nyasar di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Kamis (2/7) malam.
"Saya sebagai bupati sangat berduka cita. Mohon dukungan doa dari semua pihak karena masyarakat benar-benar merasakan dampaknya," katanya.
Ia mengatakan situasi keamanan di Intan Jaya saat ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan publik dan pendidikan.
Aner berharap aparat keamanan mengedepankan pengamanan teritorial dan melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas sehingga keselamatan masyarakat tetap terjamin.
“Saya sangat kecewa atas jatuhnya korban masyarakat sipil dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan ada juga korban sipil yang merupakan gembala di gereja bahkan ibu hamil,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu diperkuat, terutama terkait penyampaian informasi mengenai warga yang ditahan, hilang, maupun menjadi korban.
"Koordinasi dan komunikasi kami pemerintah dengan TNI masih kurang. Akibatnya banyak juga masyarakat menjadi korban," katanya.
Ia juga meminta setiap warga yang diamankan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Apabila bersangkutan ditangkap dan tidak ada alat bukti tetapi ada indikasi, berarti perlu diserahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum. Negara kita adalah negara hukum," ujarnya.
Bupati turut mendorong pendekatan dialogis bagi anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ingin kembali ke masyarakat melalui kerja sama pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
"Apabila mereka mau kembali ke NKRI, perlu ada pendekatan humanis. TNI, Polri maupun pemerintah harus bekerja sama untuk melakukan ikrar," katanya.
Aner berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi untuk menciptakan situasi yang aman sehingga masyarakat Intan Jaya dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal tanpa rasa takut.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
