Manokwari (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat memberikan pelatihan bagi petugas pengelola program imunisasi di Provinsi Papua Tengah untuk menerapkan konsep mikroplanning sebagai dasar penyusunan strategi pelaksanaan imunisasi berbasis data.
Pengelola Program Imunisasi Dinkes Papua Barat Hendrik Marisan di Manokwari, Sabtu, mengatakan konsep tersebut berdampak positif terhadap keakuratan cakupan pelayanan serta menekan jumlah anak yang belum mendapat imunisasi maupun putus imunisasi.
“Konsep mikroplaning dengan tujuh langkah sudah diterapkan di wilayah Papua Barat, sehingga kami mencoba membagikan kepada teman-teman di Papua Tengah,” kata dia yang juga narasumber pelatihan itu.
Dia mengharapkan materi yang diberikan secara virtual kepada pengelola program imunisasi tingkat provinsi, kabupaten, hingga puskesmas membuat mereka dapat menyusun perencanaan yang sesuai dengan kondisi riil setiap wilayah pelayanan di Papua Tengah.
Penyusunan mikroplanning menjadi fondasi penting pelaksanaan imunisasi kejar karena seluruh tahapan kegiatan disusun berdasarkan analisis data sasaran, cakupan imunisasi, serta karakteristik daerah pelayanan masing-masing.
“Setiap perencanaan itu disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, supaya lebih tepat sasaran,” kata Hendrik.
Ia menyebut konsep mikroplanning tujuh langkah, meliputi analisis data cakupan imunisasi, pendataan sasaran, perhitungan kebutuhan logistik, penyusunan jadwal layanan, mobilisasi masyarakat, pelaksanaan layanan sesuai standar, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Pelaksanaan imunisasi kejar bukan berarti mengulang seluruh rangkaian vaksinasi dari awal, melainkan melanjutkan pemberian antigen yang belum diterima anak sesuai usia dan interval minimal yang telah ditetapkan.
“Tugasnya adalah melanjutkan imunisasi yang belum diberikan sesuai umur anak dan interval minimal yang berlaku. Setiap anak berhak mendapat perlindungan penuh, kita tinggal memastikan tidak ada yang terlewat," katanya.
Selain aspek perencanaan, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rantai dingin (cold chain) vaksin, terutama saat pelayanan dilakukan di daerah dengan akses yang sulit seperti wilayah kepulauan, pegunungan, maupun kampung-kampung terpencil.
Keberhasilan pelayanan imunisasi di daerah terpencil tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, tetapi kemampuan petugas menjaga mutu vaksin dari tempat pengambilan hingga suntikan terakhir yang diberikan kepada anak penerima manfaat.
“Setiap wilayah memiliki tantangan distribusi vaksin yang berbeda, sehingga petugas harus mampu menjaga mutu vaksin,” ujarnya.
Dia menekan pentingnya kemampuan komunikasi petugas kesehatan dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena petugas berperan sebagai edukator yang menjelaskan manfaat tentang imunisasi sekaligus meluruskan kekeliruan informasi.
Setiap kegiatan imunisasi harus diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemantauan pertumbuhan anak, konseling gizi, skrining penyakit tidak menular, hingga penyuluhan mengenai berbagai penyakit menular.
“Pendekatan itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat memperoleh beberapa layanan kesehatan dalam satu kesempatan,” ucap Hendrik.
Dia mengajak seluruh petugas imunisasi terus meningkatkan kompetensi, baik dalam aspek teknis pelayanan maupun pemahaman terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi serta isu kesehatan prioritas lainnya.
“Seperti tuberkulosis (TBC), infeksi saluran pernapasan akut (ispa), dan stunting, supaya pelayanan imunisasi dapat menjangkau seluruh anak secara optimal,” katanya.
Pewarta: Fransiskus Salu WekingEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
