Pemprov Papua Tengah dorong ekonomi masyarakat lewat pengelolaan hutan

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta memperkuat pemberdayaan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu di Nabire, Senin, mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh manfaat ekonomi dari kelestarian hutan sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat tanpa merusak lingkungan.

"Masyarakat perlu diberi kesadaran untuk menjaga hutan, tetapi juga perlu ada sentuhan untuk mengubah pola pengelolaan hutan. Misalnya melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti sagu, rotan maupun pengembangan kawasan wisata agar memiliki nilai ekonomi," katanya.

Papua Tengah memiliki luas wilayah sekitar 61.073 kilometer persegi dengan kawasan hutan mencapai sekitar 3,9 juta hektare yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain, katanya menjelaskan.

Dari luas tersebut, sekitar 2,3 juta hektare atau 58,7 persen merupakan kawasan hutan lindung sehingga memerlukan perlindungan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah provinsi juga telah memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok tani usaha sagu di sejumlah lokasi sebagai upaya menciptakan sumber pendapatan baru yang berbasis potensi lokal.

Selain sagu, ia mengatakan pemprov juga mendorong pemanfaatan komoditas hasil hutan bukan kayu lainnya, seperti rotan, agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan hutan.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini ada tiga perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH) di Papua Tengah yang didorong untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Ia mencontohkan perusahaan PBPH di Kiliarma, Kabupaten Mimika, secara rutin memberikan kompensasi kepada masyarakat adat berdasarkan hasil produksi yang dipanen.

Selain itu, perusahaan juga didorong menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan yang lestari," ujar dia.

Ia menambahkan sejak Papua Tengah menjadi daerah otonomi baru, pengawasan terhadap aktivitas kehutanan terus diperketat sehingga praktik penebangan liar maupun pengiriman kayu ilegal ke luar daerah mengalami penurunan signifikan.

"Kami melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara lebih baik sehingga pengiriman kayu ke luar daerah turun drastis," katanya.

Menurut dia, pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Papua Tengah, di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Papua Tengah dorong ekonomi masyarakat lewat pengelolaan hutan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.