MRP Papua Tengah: Pendekatan lokal lebih efektif redam konflik Papua

Nabire (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibandingkan pengerahan pasukan non organik dari luar daerah, menyusul berulangnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Papua.

Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak di Nabire, Senin, mengatakan tragedi penembakan yang menewaskan warga sipil, termasuk seorang ibu hamil di Intan Jaya, menjadi peringatan bahwa pola pengamanan yang diterapkan saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Pendekatan berbasis kearifan lokal jauh lebih efektif untuk meredam konflik dibandingkan penegakan hukum yang eksesif," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan pengiriman pasukan non organik ke Papua karena dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan keamanan.

Selamai ini pasukan TNI-Polri organik di Papua sudah cukup banyak dan mereka dapat memahami karakter geografis, budaya, dan kondisi sosial masyarakat sehingga lebih tepat dalam menjalankan tugas pengamanan.

"Soal ini Presiden tidak boleh tinggal diam melihat kondisi ini. Pemerintah pusat harus turun tangan dan mengevaluasi penempatan pasukan. Pengiriman pasukan non organik ini seolah-olah negara tidak mempercayai pasukan mereka sendiri yang ada di Papua," ujarnya.

Selain meminta evaluasi kepada pemerintah pusat, MRP Papua Tengah juga mengingatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar tidak menjadikan permukiman warga sebagai lokasi pertahanan atau tameng hidup.

Menurut dia, keberadaan kelompok bersenjata di tengah permukiman menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil saat terjadi kontak senjata.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berupaya mendorong langkah pencegahan melalui jalur resmi dengan menyurati pimpinan TNI maupun OPM.

Dalam surat tersebut, MRP meminta kedua belah pihak menghindari aksi bersenjata di sekitar permukiman warga agar masyarakat tidak menjadi korban konflik.

"Jika OPM dan aparat keamanan ingin melakukan kontak senjata, carilah tempat yang jauh dari permukiman warga. Jangan korbankan rakyat," katanya.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menegaskan perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan operasi keamanan di wilayahnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah sangat prihatin karena konflik bersenjata dalam sebulan terakhir telah menelan korban dari kalangan aparat keamanan maupun masyarakat sipil.

"Satu nyawa saja masyarakat sipil yang menjadi korban, kami pemerintah merasa sangat kehilangan. Masyarakat sipil seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan terutama TNI-Polri," katanya.

Ia berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan teritorial dalam menjalankan tugas, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Menurut Aner, situasi keamanan yang belum kondusif juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan proses pendidikan di Intan Jaya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.