Pendataan OAP jadi dasar kebijakan afirmasi di Nabire

Nabire (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nabire, Papua Tengah menyatakan pendataan Orang Asli Papua (OAP) menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmasi sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di daerah itu.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Nabire George Takahindangen di Nabire, Rabu, mengatakan jumlah penduduk Kabupaten Nabire saat ini mencapai sekitar 181 ribu jiwa, dengan sekitar 110 ribu jiwa diantaranya merupakan OAP.

“Dengan adanya data OAP, pemerintah dapat lebih mudah mengambil kebijakan khusus, seperti program afirmasi maupun pembinaan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan hingga Semester I 2026, pihaknya masih terus memperbaharui data OAP yang bersifat dinamis, mengikuti perpindahan penduduk, kelahiran, maupun kematian.

Secara sistem, data OAP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dimasukkan khusus pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) OAP.

Akurasi data kependudukan menjadi penting, karena ke depan seluruh layanan pemerintah akan terintegrasi dengan NIK, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program bantuan sosial.

Ia menambahkan dalam memperbaharui data OAP, Dukcapil Nabire terus menjalankan program jemput bola dengan mendatangi langsung distrik-distrik yang jauh dari pusat kota.

Melalui program tersebut, petugas memberikan pelayanan pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen pencatatan sipil lainnya bekerja sama dengan pemerintah distrik.

Ia mengatakan pada akhir Juli 2026, tim Dukcapil dijadwalkan memberikan pelayanan di sejumlah distrik, antara lain Moora, Napan, Makimi, dan Wanggar, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan jemput bola tersebut agar seluruh dokumen kependudukan dapat diperbarui dan valid, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik.

"Kami berharap masyarakat memanfaatkan program jemput bola ini untuk mengurus administrasi kependudukannya, karena seluruh layanan pemerintahan ke depan akan terintegrasi dengan NIK," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.