BPS Papua Barat koordinasikan pengukuran 76 indikator pembangunan

Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mulai mengoordinasikan pengukuran 76 indikator dan subindikator pembangunan daerah sebagai bagian dari mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Rabu, mengatakan pengukuran indikator dimaksud merupakan instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terukur, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional hingga masa mendatang.

“Indikator bukan hanya angka, tetapi mencerminkan kondisi nyata pembangunan yang sedang berlangsung di daerah,” kata Merry saat membuka fokus grup diskusi pembahasan indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan Papua Barat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 telah menetapkan lima indikator sasaran visi (ISV) dan 45 indikator utama pembangunan (IUP) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah yang kemudian dirinci menjadi 76 indikator serta subindikator.

Ia mengatakan lima sasaran utama dimaksud meliputi pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kancah internasional, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

“Semua indikator ini pengampunya berasal dari semua organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kami menggelar FGD (Forum Group Discussion) untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah,” ujar dia.

BPS provinsi, kata dia, diberi amanat mengkoordinir pengukuran indikator di tingkat daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan surat edaran Sekretaris Utama BPS. Sedangkan pemerintah daerah berperan menghasilkan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Penyediaan ISV maupun IUP di Papua Barat membutuhkan dukungan serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah agar data yang dihasilkan memiliki kualitas dan konsistensi sesuai ketentuan, sehingga BPS menginisiasi pelaksanaan FGD sebagai sarana penyamaan persepsi, konsultasi, serta penguatan kolaborasi.

“Supaya setiap indikator memiliki metodologi pengukuran jelas serta didukung data yang memadai,” ujar dia.

Dia menyebut tidak semua indikator Indonesia Emas 2045 tersedia hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga sejumlah indikator nasional akan menggunakan indikator pengganti (proxy) berdasarkan ketentuan pemerintah untuk mendukung pengukuran kinerja pembangunan daerah.

Seluruh peserta FGD harus berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan sesuai kondisi riil di lapangan sehingga indikator yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Papua Barat pada masa mendatang, ujar dia.

“Termasuk juga menyusun RPJPD dan RPJMD yang harus selaras dengan RPJMN,” kata Merry.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.