Pemprov verifikasi BLT 4.000 balita OAP Bangkit Papua Tengah

Nabire (ANTARA) - Bantuan langsung tunai (BLT) bagi 4.000 balita orang asli Papua (OAP) melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh (Bangkit) Papua Tengah memasuki persiapan penyaluran setelah verifikasi dan validasi data di empat kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah sekaligus Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah Elieser Yogi di Nabire, Senin, mengatakan pemerintah kabupaten masih diberi waktu hingga akhir September untuk memastikan kembali data calon penerima.

“Verifikasi dan validasi Program Bangkit Papua Tengah tahun 2026 di empat kabupaten, yaitu Paniai, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyai sebagai kabupaten percontohan,” katanya.

Ia mengatakan calon penerima BLT ditetapkan berdasarkan SK bupati di masing-masing kabupaten. Untuk itu sekber tingkat kabupaten yang melakukan pendataan dan verifikasi data.

Ia mengatakan setiap kabupaten memiliki 1.000 balita calon penerima yang harus menjalani verifikasi dan dinyatakan oleh SK bupati.

Pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan sekber tingkat kabupaten pada 22-23 September dan dipastikan belum semua penerima manfaat menjalani verifikasi.

“Data awal penerima manfaat kan dari DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sehingga kita perlu verifikasi dan validasi lagi. Kita targetkan akhir September semua data calon penerima manfaat sudah terverifikasi,” ujarnya.

Setelah sekber tingkat kabupaten selesai validasi data, selanjutnya Sekber Papua Tengah akan merekap seluruh calon penerima sebagai bahan penyusunan rancangan keputusan gubernur tentang penetapan penerima manfaat.

Pemprov juga akan berkoordinasi dengan Bank Papua untuk pembukaan rekening bagi penerima sesuai kabupaten masing-masing sebagai bagian dari persiapan penyaluran.

Penyaluran BLT ditargetkan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November mendatang setelah tahapan administrasi dan pembukaan rekening selesai.

Setiap balita penerima memperoleh BLT Rp350 ribu per bulan selama satu tahun atau total Rp4,2 juta per anak. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan Rp16,8 miliar dari dana otonomi khusus untuk program tersebut.

Ia mengatakan pemberian BLT akan disertai sosialisasi mengenai pemanfaatan bantuan sehingga program tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan balita.

Sekber akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan pendampingan sesuai tugas masing-masing, termasuk terkait gizi, kesehatan, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan, serta administrasi kependudukan.

Menurutnya, proses verifikasi dan validasi menghadapi tantangan terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang sulit, seperti Puncak Jaya dan Intan Jaya.

Pemerintah kabupaten disarankan memprioritaskan pendataan di distrik yang lebih mudah dijangkau apabila seluruh wilayah belum dapat diakses secara bersamaan.

Selain persoalan akses, terdapat calon penerima yang belum memiliki kartu keluarga sehingga membutuhkan penanganan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Program ini tidak berdiri dari Bapperida saja atau Dinas Sosial, tetapi merupakan kolaborasi dari beberapa OPD yang terkait,” ujarnya.

Sekber kabupaten melibatkan unsur Bapperida, Dinas Sosial, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Pertanian dalam mendukung pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.