Sorong (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya Yakob Kareth mengatakan lebih dari 350 anak di provinsi tersebut berpotensi menderita tuberkulosis (TB) yang belum terdeteksi hingga Agustus 2026.
Menurut dia, dari perkiraan 494 anak dengan TB pada 2026, sampai Agustus baru 144 anak atau sekitar 29 persen yang berhasil ditemukan.
"Artinya, masih ada lebih dari 350 anak Papua Barat Daya yang mungkin sedang sakit tanpa diagnosis dan tanpa pengobatan," kata Yakob dalam forum lintas sektor penanganan TB di Sorong, Kamis.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan penemuan kasus TB anak dan keterlibatan berbagai sektor di luar kesehatan untuk mempercepat penanganan penyakit tersebut.
Menurut Yakob, TB bukan hanya persoalan sektor kesehatan karena sejumlah faktor yang mempengaruhi penularannya berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan, seperti stigma, keterbatasan akses layanan kesehatan, gizi, kondisi tempat tinggal, dan kemiskinan.
"TB pada anak hampir selalu tertular dari orang dewasa di sekitarnya. Setiap kasus yang belum ditemukan menandakan penularan di dalam rumah dan kampung kita yang belum terputus," ujarnya.
Yakob mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan penanggulangan TB sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau quick win pemerintah dengan target menurunkan kasus TB hingga eliminasi pada 2030.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang menempatkan penanggulangan TB sebagai salah satu program prioritas nasional.
"Program prioritas nasional ini baru bermakna apabila benar-benar kita wujudkan sampai ke kampung-kampung, termasuk di Papua Barat Daya," katanya.
Sebagai provinsi yang masih relatif muda, Yakob mengatakan Papua Barat Daya memiliki kesempatan membangun pola kerja lintas sektor yang terintegrasi sejak awal untuk mempercepat penanggulangan TB.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Dinas Kesehatan memastikan penanggulangan TB anak masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk pada perangkat daerah di luar sektor kesehatan.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah lain mengambil peran sesuai tugas masing-masing, seperti Dinas Pendidikan melalui sekolah, DP3AKB dan TP-PKK melalui keluarga, serta Dinas Sosial melalui program perlindungan sosial.
Yakob menekankan bahwa di balik setiap angka kasus TB terdapat anak yang membutuhkan perhatian dan pengobatan.
"Di balik setiap angka TB ada seorang anak yang batuk berminggu-minggu, berat badannya tidak naik, tidak bisa bermain dan bersekolah seperti teman-temannya, dan sering kali orang tuanya takut atau malu membawanya berobat," ujarnya.
Ia menegaskan TB dapat dicegah dan disembuhkan sehingga penemuan kasus secara dini dan pemberian pengobatan yang tepat perlu diperkuat.
Sementara itu, Perwakilan UNICEF Papua di Jayapura dr. Husni Muttaqin mengatakan penanganan TB pada anak membutuhkan dukungan lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target eliminasi TB pada 2030.
"Teman-teman dari Dinas Kesehatan bisa memperlihatkan permasalahan TB itu apa dan sekaligus meminta dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mengatasi permasalahan TB supaya target eliminasi TB pada 2030 bisa tercapai," kata Husni.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
