Aimas (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengantisipasi potensi konflik sosial serta menjaga kerukunan dan toleransi masyarakat menjelang tahapan politik pada 2027.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsenang di Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat, mengatakan FKUB memiliki peran strategis sebagai mediator dalam menyampaikan pesan-pesan damai, menjaga toleransi, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
"Para pemimpin umat beragama yang tergabung dalam FKUB diharapkan menjadi mediator untuk menyampaikan bahasa yang sejuk, menjaga kerukunan, toleransi, serta persatuan dan kesatuan," katanya.
Ia mengatakan memasuki tahun politik, berbagai kelompok identitas, kedaerahan, maupun keagamaan berpotensi dimanfaatkan untuk membangun isu-isu negatif yang dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat.
Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan keterlibatan seluruh tokoh agama untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan melalui pendekatan dialog, komunikasi, dan penguatan toleransi di tengah masyarakat.
Berkaitan dengan itu, Badan Kesbangpol PBD memfasilitasi FKUB yang merupakan program rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Melalui forum tersebut, para tokoh agama diharapkan menyampaikan perkembangan situasi di wilayah masing-masing sehingga pemerintah bersama FKUB dapat merumuskan langkah pencegahan dini dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menyusun program strategis untuk 2027 agar upaya menjaga kerukunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan hingga seluruh tahapan pemilu berakhir.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.