Sorong (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya belum memiliki fasilitas electronic traffic law enforcement (ETLE) atau sistem tilang elektronik sehingga penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh Dofior 2026 masih dilakukan secara manual.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Sorong Kota AKP Jopi Kewilaa di Sorong, Rabu, mengatakan penggunaan tilang manual masih diterapkan karena fasilitas ETLE belum tersedia di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.
"Petunjuk dari Korlantas sebenarnya mengarahkan penggunaan ETLE, tetapi karena di wilayah Polda Papua Barat Daya belum tersedia, kami tetap menggunakan tilang manual," katanya.
Ia menjelaskan, penindakan tersebut mulai dilaksanakan pada hari ke-10 Operasi Patuh Dofior 2026, setelah sebelumnya kepolisian lebih mengutamakan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pencegahan kepada masyarakat.
Menurut dia, pelaksanaan operasi mengacu pada petunjuk Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dengan pembagian kegiatan 20 persen preemtif, 50 persen preventif, dan 30 persen penegakan hukum.
Dalam penindakan tersebut, kata dia, petugas memprioritaskan pelanggaran kasat mata, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai spesifikasi dan ketentuan kepolisian.
"Jadi, tidak semua kendaraan diperiksa. Kami lebih fokus pada pelanggaran yang terlihat secara langsung, terutama penggunaan helm dan TNKB," ujarnya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau masa berlaku SIM telah habis, petugas juga dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan.
Sementara itu, terkait pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Satlantas untuk ditindak melalui tilang dalam operasi tersebut.
"Petugas hanya mengimbau pemilik kendaraan agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak melalui kantor Samsat," ujarnya.
Operasi Patuh Dofior 2026 yang dilaksanakan pada Rabu (4/11) tersebut turut melibatkan Dinas Perhubungan Kota Sorong, Polisi Militer TNI AD dan TNI AL, Jasa Raharja, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya.
Jopi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas sekaligus mewujudkan keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pengendara roda dua, roda empat maupun pejalan kaki.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.