Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten bersama pemerintah provinsi memperkuat koordinasi untuk memperjuangkan hak daerah yaitu kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp755,7 miliar.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Kamis, mengatakan sebagai provinsi baru, pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apalagi Papua Tengah memberikan banyak pemasukan untuk negara dari sektor tambang.

“Kita perlu berjuang bersama-sama karena pemerintah pusat hanya akan menerima kalau kekuatannya besar. Untuk itu, delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah ini, gubernur dan bupati, semua kita harus bersatu,” ujarnya saat memimpin Rakor Bupati se Papua Tengah.

Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan untuk meminta sesuatu di luar hak daerah, melainkan agar hak yang seharusnya diterima dapat dikembalikan.

Menurutnya, anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung pembangunan, pelayanan masyarakat, pendidikan, dan pergerakan ekonomi daerah.

Meki mencontohkan perjuangan bersama pemerintah provinsi di Tanah Papua ketika dana otonomi khusus (Otsus) sempat dipotong. Setelah seluruh pemerintah provinsi di Tanah Papua menyampaikan aspirasi secara bersama, dana Otsus akhirnya tidak jadi dipotong.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Tengah Alexander Manansang menjelaskan, sepanjang 2023 hingga 2025 terjadi kekurangan penyaluran DBH dari pemerintah pusat sebesar Rp838,2 miliar.

Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan pembayaran sebesar Rp82,5 miliar pada tahun ini, maka kekurangan penyaluran DBH hingga 2025 masih mencapai Rp755,7 miliar.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, hingga triwulan III pemerintah pusat telah menyalurkan DBH sebesar Rp257 miliar dari target Rp507,9 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan penyaluran sebesar Rp250,9 miliar.

Alexander mengatakan besaran kekurangan penyaluran DBH tahun 2026 belum dapat dipastikan karena penghitungannya baru bisa diketahui setelah 31 Desember.

Ia mengatakan, DBH untuk Provinsi Papua Tengah besar karena adanya royalti dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Royalti PTFI yang masuk dalam skema DBH sumber daya alam, disetorkan kepada pemerintah pusat, kemudian dibagikan kembali kepada daerah.

Bupati Intan Jaya Aner Maisini meminta pemerintah pusat memberikan diskresi khusus bagi daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Papua Tengah terkait efisiensi anggaran.

Ia menilai kondisi daerah di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah yang memiliki fasilitas dan infrastruktur lebih maju.

Aner juga mengusulkan agar Gubernur Papua Tengah memfasilitasi pertemuan para kepala daerah dengan Presiden untuk menyampaikan persoalan pemotongan anggaran dan kekurangan hak fiskal daerah.

Senada dengan itu, Bupati Puncak Elvis Tabuni mengatakan keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya hotel, restoran, dan sarana transportasi menjadi gambaran tantangan sulitnya penerimaan di wilayah yang tertinggal.

Seharusnya, tantangan tersebut terjawab dengan adanya DBH yang tinggi karena aktifitas pertambangan PTFI dimana hasil kekayaan daerah dikembalikan lagi di daerah.

“Meskipun Papua Tengah memiliki sumber penerimaan dari sektor pertambangan, pemerintah daerah justru menghadapi penurunan anggaran akibat kebijakan pemotongan dari pemerintah pusat,” ujarnya.



Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026