Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membahas sejumlah program perumahan nasional, termasuk bantuan rumah layak huni dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dalam pertemuan audiensi di Kantor Kementerian PKP pada Jumat (23/1).
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan yang diterima di Sorong, Sabtu, menjelaskan terdapat sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian PKP, salah satunya penataan kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta penyediaan rumah layak huni.
“Selain penataan kawasan kumuh, ada juga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program-program ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Maruarar.
Ia menegaskan sesuai arahan Presiden, seluruh daerah di Indonesia berhak mendapatkan program perumahan tersebut. “Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mendapat program ini, termasuk Papua Barat Daya,” ucapnya.
Menteri PKP juga menjelaskan mengenai KUR Perumahan, yang merupakan program unggulan Presiden dan telah diluncurkan pada Oktober 2025 untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah.
Menurut dia, KUR Perumahan adalah kredit program perumahan yang memberikan pembiayaan modal kerja atau investasi bagi UMKM di ekosistem perumahan, seperti pengembang, toko bangunan, kontraktor, serta UMKM individu untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung usaha, dengan subsidi bunga dari pemerintah.
"KUR Perumahan merupakan program pertama di Indonesia yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PKP," jelasnya.
Ia menambahkan tujuan KUR Perumahan antara lain untuk mengembangkan sektor perumahan berbasis UMKM, mendukung target pembangunan tiga juta rumah, serta memperluas akses pembiayaan di sisi penyediaan dan permintaan perumahan.
Karena itu Menteri PKP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya segera menyiapkan persyaratan administratif, termasuk data wilayah dan calon penerima manfaat, agar dapat memperoleh program tersebut.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi esempatan audiensi dengan Menteri PKP dan jajaran.
“Dalam pertemuan tadi, kami mendapatkan banyak informasi penting terkait program perumahan dan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung,” ujar Elisa.
Elisa menyatakan optimistis Papua Barat Daya akan mendapatkan bagian dari program-program nasional di sektor perumahan tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah segera menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta Kementerian PKP.
“Kami akan mempersiapkan lokasi serta mendata masyarakat yang layak menerima bantuan. Setelah itu kami akan kembali bertemu Menteri untuk mempresentasikan kebutuhan dan kesiapan Papua Barat Daya,” katanya.
Gubernur Elisa berharap meski program bantuan perumahan tersebut bersifat nasional, Papua Barat Daya dapat menjadi salah satu daerah prioritas penerima manfaat program perumahan pemerintah pusat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026