Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi belanja APBN 2025 mencapai Rp12,28 triliun atau 92,7 persen dari pagu sebesar Rp13,24 triliun.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Jumat, mengatakan kinerja tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) sepanjang 2025.
“Belanja kementerian/lembaga terserap Rp4,27 triliun atau 94,3 persen dari pagu, sedangkan belanja TKD terealisasi Rp8 triliun atau 91,9 persen dari pagu,” kata dia.
Menurut dia, kinerja belanja APBN secara tahunan mengalami kontraksi 13,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara bulanan, realisasi Desember 2025 meningkat 20,4 persen dibandingkan November 2025.
Akselerasi belanja pada akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan percepatan penyelesaian kegiatan dan penyaluran dana, khususnya pada belanja pemerintah pusat yang secara bulanan mengalami pertumbuhan 17,2 persen.
“Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari dapat dikatakan cukup solid,” ujarnya.
Ia merinci belanja kementerian/lembaga terdiri atas komponen belanja pegawai yang terealisasi 97,3 persen dari pagu, belanja barang 91,7 persen, belanja modal 94,4 persen, belanja bantuan sosial 65,6 persen, serta belanja lainnya 88,0 persen.
Belanja TKD meliputi, dana bagi hasil (DBH) 86,1 persen, dana alokasi umum (DAU) 96,9 persen, dana alokasi khusus (DAK) fisik 97,3 persen, dana otonomi khusus 100 persen, dana insentif fiskal 87,2 persen, DAK nonfisik 94,9 persen, serta Dana Desa 84,0 persen.
“Realisasi belanja kementerian/lembaga maupun TKD mengalami kontraksi secara tahunan, masing-masing 19,6 persen (yoy) dan 9,9 persen (yoy),” ujarnya.
Berdasarkan hasil identifikasi KPPN, kata dia, terkontraksinya belanja kementerian/lembaga maupun TKD secara tahunan dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Kemudian, dinamika awal pemerintahan serta penataan organisasi Kabinet Merah Putih, penurunan alokasi pagu anggaran untuk masing-masing satuan kerja yang cukup signifikan, dan dinamika kebijakan fiskal mempengaruhi capaian secara kumulatif.
“Tapi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa peran fiskal itu tetap kuat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah,” kata Kurniawan.
Ia menyebutkan upaya peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui penguatan perencanaan dan monitoring penyerapan, percepatan proses pembayaran, serta asistensi kepada satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
KPPN Manokwari juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyaluran TKD, termasuk pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaporan agar penyaluran tidak mengalami kendala.
“Ke depan, kami terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar belanja APBN semakin efektif, efisien, transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2026