Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat menggelar konsolidasi daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 untuk wilayah Papua dan Papua Barat Daya guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua.
Kepala BPMP Papua Barat, Santy Mukti Mardhika di Sorong, Kamis, menjelaskan forum konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menyamakan persepsi terkait program-program prioritas Kemendikdasmen. Kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder agar program dapat berjalan optimal hingga ke daerah,” ujarnya.
Menurut Santy, forum konsolidasi juga menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program pendidikan pada tahun sebelumnya sekaligus penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk perencanaan program 2026.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam forum tersebut, di antaranya pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan literasi dan numerasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.
Selain itu, konsolidasi juga menyoroti pentingnya pembaruan dan penguatan data pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurut dia, data yang akurat dinilai penting untuk memastikan setiap anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Kami berharap operator Dapodik mulai dari satuan pendidikan hingga dinas pendidikan kabupaten/kota secara berkala memperbarui data," harapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di daerah.
Ia menyebut, para pemangku kepentingan merupakan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kemajuan daerah, terutama di sektor pendidikan.
“Kita memiliki satu obsesi yang sama, yaitu besok harus lebih baik dari hari ini. Karena kita hadir di sini untuk berdiskusi, membangun kesepahaman, dan memperkuat komitmen bersama demi pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun terdapat kebijakan nasional dengan standar tertentu, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan ruang dan akses yang adil bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan.
Melalui konsolidasi ini, kata dia, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tentu memiliki satu komitmen untuk memperluas akses pendidikan, menekan angka anak tidak sekolah, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan konsolidasi yang diikuti jajaran dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala balai guru dan tenaga kependidikan, kepala balai bahasa, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya dari kedua provinsi tersebut berlangsung sejak 4 Maret hingga 5 Maret 2026 di Kota Sorong.
Mantan Bupati Asmat dua periode ini yakin bahwa dengan semangat kolaborasi dan sinergi, konsolidasi ini tentunya menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan serta mendukung program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026