Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu memastikan memberikan dukungan penuh terhadap program rumah subsidi, termasuk dalam hal kemudahan perizinan.
“Kami berkomitmen mendukung program strategis nasional di bidang perumahan rakyat, termasuk memastikan kemudahan perizinan, dukungan kebijakan, serta koordinasi lintas sektor agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Elisa Kambu di Sorong, Senin.
Ia menyampaikan kebutuhan hunian layak dan terjangkau merupakan aspek mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rumah, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Gubernur juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, serta pengusaha muda Papua dalam mendorong penyediaan rumah subsidi di wilayah tersebut.
Menurut dia, pembangunan perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
“Keterlibatan pengusaha muda Papua sangat penting, karena mereka tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga agen perubahan yang memahami kebutuhan daerahnya,” ujarnya.
Elisa Kambu menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendorong agar program rumah subsidi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja informal, serta generasi muda.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan, sehingga rumah yang dibangun tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni, aman, dan berkelanjutan.
Gubernur berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas dalam pembangunan perumahan di Papua, termasuk menghadirkan inovasi yang berbasis kearifan lokal.
“Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis program rumah subsidi ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.
“Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan penyediaan rumah subsidi di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Karena itu, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat serta melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk pengusaha muda Papua.
Menurut dia, keterlibatan pengusaha muda daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026