Wali Kota Sorong Septinus Lobat memastikan pemerintah daerah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendukung program perumahan subsidi.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat yang mendorong pembebasan biaya perizinan dan pajak bagi MBR dalam rangka memperluas akses terhadap hunian layak.
“Kami di Kota Sorong sudah menetapkan melalui peraturan wali kota untuk membebaskan atau menolkan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya di Sorong, Rabu.
Menurut dia, Pemkot Sorong telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan tersebut sejak Januari 2025.
Namun, lanjutnya, implementasi pembebasan secara penuh baru mulai dilaksanakan saat ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan rakyat.
Ia menjelaskan, kriteria MBR ditetapkan berdasarkan batas penghasilan yang berbeda di setiap wilayah. Untuk wilayah Papua, batas penghasilan MBR ditetapkan sekitar Rp10,5 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp12 juta bagi yang sudah menikah.
“Kami mulai hari ini melaksanakan secara administratif pembebasan tersebut bagi masyarakat yang memenuhi kriteria,” katanya.
Selain menyasar masyarakat, kebijakan ini juga berlaku bagi pengembang yang membangun rumah untuk MBR.
Sejumlah pengembang, kata dia, telah mulai mengajukan permohonan dan akan dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap pengembang jumlah unitnya berbeda-beda, ada yang 100 unit, ada yang 80 unit. Yang jelas, mulai hari ini kami sudah melayani dan akan mengeluarkan dokumen terkait BPHTB dan PBG,” ujarnya.
Ia berharap, pembebasan BPHTB dan PBG ini dapat mendorong percepatan pembangunan perumahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak di Kota Sorong.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026