Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengoptimalkan penguatan strategi promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis budaya dan kearifan lokal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Kamis, mengatakan pendekatan budaya menjadi kunci dalam keberhasilan program kesehatan reproduksi di tengah masyarakat yang memiliki keragaman adat.
“Seluruh kabupaten di Papua Tengah memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, namun juga menghadapi tantangan besar, terutama bagaimana memastikan setiap anak lahir memiliki kesempatan tumbuh sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, promosi penggunaan alat kontrasepsi modern masih menghadapi stigma di tengah masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang menghargai nilai adat dan norma sosial setempat.
Menurut dia, keberhasilan promosi dan konseling kesehatan reproduksi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga kemampuan menyesuaikan metode pelayanan dengan budaya lokal.
“Tujuan kita adalah menyusun strategi promosi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dengan memanfaatkan metode konseling yang menghargai adat istiadat,” katanya.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, serta mitra pembangunan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Papua Sarles Brabar menekankan pentingnya pemahaman kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah.
“Kesehatan reproduksi sangat penting untuk semua sektor. Ini bagian dari upaya menata masa depan melalui penguatan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan program keluarga berencana tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah anak, melainkan membantu keluarga dalam merencanakan kehidupan yang sehat dan berkualitas.
“Program ini harus dipahami secara bijak, bukan sebagai pembatasan, tetapi sebagai upaya membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” katanya.
Sarles menambahkan, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar seluruh program berjalan terintegrasi dan berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut dia, pemanfaatan satu data keluarga menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan berbagai intervensi program nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan bonus demografi.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan melalui investasi pada sumber daya manusia, baik melalui kesehatan maupun pendidikan, agar mampu meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Melalui pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap program kesehatan reproduksi di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026