Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan tiga isu utama buruh, yakni kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial, harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
Ketiga isu tersebut saling berkaitan sekaligus membutuhkan intervensi kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah maupun pihak perusahaan guna menjawab persoalan mendasar terkait kesejahteraan tenaga kerja.
“Peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Filep saat dihubungi dari Manokwari, Papua Barat, Jumat.
Menurut dia, kondisi riil pekerja saat ini masih jauh dari harapan, terutama terkait upah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hidup, di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Kemudian, jaminan pendidikan bagi anak-anak pekerja, skema pembiayaan perumahan layak huni, akses layanan kesehatan yang komprehensif, serta perlindungan kerja berkelanjutan.
"Pernyataan Presiden Prabowo jadi sinyal positif adanya komitmen pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Filep berharap komitmen tersebut segera ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, melalui langkah strategis dan inovatif dalam menjawab aspirasi para buruh.
Kolaborasi lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan juga menjadi hal penting untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja.
"Harus ada perencanaan yang jelas, baik itu kebijakan regulatif maupun langkah teknis yang nyata untuk menjamin kesejahteraan buruh,” tegas senator asal Papua Barat.
Pihaknya akan memastikan aspirasi para buruh tidak berhenti sebagai seremonial peringatan Hari Buruh, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja di Indonesia.
"Jika buruh sejahtera, maka produktivitas meningkat dan tentu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPD RI: Tiga isu utama buruh harus jadi prioritas pemerintah
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026